TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan fokus utama pada pelestarian hutan mangrove. Hutan mangrove di wilayah ini memiliki luas lebih dari 2.000 hektare, dan sekitar 60 persen dari total luas tersebut berada di Pulau Enggano. Namun, program pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada aspek konservasi, melainkan juga mencakup pengembangan potensi ekonomi lokal serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam sambutannya pada acara Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mangrove yang digelar di Bengkulu pada Kamis (12/09), menekankan pentingnya integrasi antara aspek lingkungan dan ekonomi. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan hutan mangrove, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.
“Pemberdayaan ini tidak hanya soal pelestarian lingkungan, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan mangrove. Kami telah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerhati lingkungan dan LSM, untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembibitan mangrove,” ujar Gubernur Rohidin.
Program ini juga menitikberatkan pada penguatan kelembagaan yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi ekonomi.
Selain itu, Rohidin Mersyah menjelaskan bahwa Bengkulu telah melakukan inisiatif untuk menyusun berbagai produk terkait pemberdayaan mangrove, seperti bibit mangrove yang dibudidayakan oleh masyarakat lokal. Produk ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana masyarakat dapat diberdayakan secara ekonomi melalui pelestarian lingkungan. Gubernur juga menambahkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang terintegrasi dengan nilai-nilai ekonomi ini dapat menjadi model bagi daerah lain.
Dalam acara tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya menanamkan kecintaan terhadap lingkungan sejak usia dini. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan program pendidikan yang memasukkan materi pelestarian mangrove dalam kurikulum, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK).
“Kami telah menyusun beberapa buku cerita anak yang bertema pelestarian mangrove. Buku-buku ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan rasa cinta lingkungan pada anak-anak. Dengan demikian, generasi mendatang akan lebih sadar akan pentingnya menjaga hutan mangrove,” tambahnya.
Selain itu, program pemberdayaan ini juga diharapkan dapat bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pengembangan kurikulum yang relevan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tentang pentingnya kelestarian hutan mangrove menjadi bagian dari pendidikan formal di Bengkulu.
Dengan upaya-upaya yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap masyarakat pesisir tidak hanya mampu menjaga kelestarian hutan mangrove, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir. Pemberdayaan masyarakat melalui integrasi antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di masa depan.
Gubernur Rohidin juga berharap program ini bisa terus diperkuat dan diadopsi oleh daerah lain di Indonesia yang memiliki kawasan hutan mangrove. Menurutnya, kelestarian hutan mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat yang bergantung pada kelestarian lingkungan untuk kehidupan mereka sehari-hari.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
