TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah turut serta dalam acara peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom pada Senin (5/3/2025). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati (RRB) dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah.
Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos., hadir langsung dalam kegiatan ini bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri. Turut mendampingi, Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Welldo Kurniyanto, S.E., M.M., CGCAE., CFrA., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan tamu undangan lainnya.
Peluncuran IPKD MCP 2025 juga diikuti secara virtual oleh sejumlah pejabat nasional, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, serta Wakil Ketua KPK, Johannis Tanak. Acara ini diselenggarakan di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta.
Peluncuran indikator IPKD MCP 2025 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Indikator yang diperkenalkan dalam acara ini akan menjadi pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan setiap daerah dalam menerapkan kebijakan antikorupsi.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga mengingatkan bahwa komitmen dan integritas setiap pemangku kebijakan sangat diperlukan dalam upaya memberantas korupsi.
Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos., menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam mendukung implementasi IPKD MCP sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi. “Kami akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Dengan adanya peluncuran indikator IPKD MCP 2025 ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih aktif dalam mengoptimalkan pengawasan serta memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pun siap menjalankan kebijakan ini dengan sebaik mungkin guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.
Pewarta : Rizon
Editing : Adi Saputra
