TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Persoalan ketersediaan obat di fasilitas layanan kesehatan kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar rapat kerja bersama Wakil Bupati, Dinas Kesehatan, serta manajemen RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna, Senin (4/5/2026), guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait sering kosongnya stok obat di rumah sakit dan puskesmas.
Rapat yang berlangsung di Sekretariat DPRD tersebut difokuskan untuk menggali penyebab utama terjadinya kekosongan obat, termasuk obat generik yang seharusnya mudah diakses masyarakat. DPRD menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap kesehatan warga.
Ketua rapat menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat, bahkan sejumlah anggota dewan juga menemukan langsung kondisi minimnya persediaan obat di lapangan. Fakta tersebut dinilai memprihatinkan, mengingat puskesmas merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.
“Tidak seharusnya obat-obatan dasar, apalagi yang bersifat generik dan murah, justru sulit didapatkan. Ini menjadi tanda ada persoalan serius dalam manajemen distribusi atau pengadaan,” tegas salah satu anggota DPRD dalam rapat tersebut.
Selain isu ketersediaan obat, DPRD juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting, yakni kondisi tenaga kesehatan, khususnya Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) paruh waktu. Aspirasi yang berkembang mengarah pada ketimpangan insentif yang diterima tenaga kesehatan, sehingga dinilai perlu adanya penyesuaian demi menciptakan rasa keadilan.
DPRD mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dapat menyetarakan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan PPPK paruh waktu. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga motivasi kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, kondisi keuangan RSUD HD Manna juga menjadi pembahasan dalam rapat. DPRD menilai beban utang yang dialami rumah sakit perlu mendapat perhatian serius, karena berpotensi memengaruhi operasional dan pelayanan kepada pasien.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pengawasan yang dilakukan DPRD. Ia menilai kritik dan saran yang disampaikan merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Kami berkomitmen untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan, termasuk memastikan ketersediaan obat dan kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujar Yevri.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait penyebab kekosongan obat, baik dari sisi pengadaan, distribusi, maupun manajemen di fasilitas kesehatan. Upaya pembenahan akan dilakukan secara bertahap agar pelayanan dapat berjalan optimal.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa kendala yang terjadi tidak lepas dari berbagai faktor, termasuk keterlambatan distribusi dan proses administrasi pengadaan. Meski demikian, mereka berjanji akan segera melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi titik awal perbaikan menyeluruh dalam sistem pelayanan kesehatan di Bengkulu Selatan. DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang layak, termasuk akses terhadap obat-obatan yang dibutuhkan.
Dengan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan persoalan ini dapat segera diatasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kembali meningkat.
Pewarta : Iksanuddin
Editing : Adi Saputra
