Skip to main content

Pemkab Bengkulu Utara Gelar Rapat Koordinasi Darurat Bahas Krisis Jalur Pelayaran ke Pulau Enggano

Pemkab Bengkulu Utara Gelar Rapat Koordinasi Darurat Bahas Krisis Jalur Pelayaran ke Pulau Enggano

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>>  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengambil langkah cepat dalam menanggapi krisis jalur pelayaran yang berdampak langsung terhadap pasokan kebutuhan pokok ke Pulau Enggano. Melalui rapat koordinasi darurat yang digelar pada Jumat (11/4/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, berbagai pihak berkumpul guna mencari solusi atas permasalahan transportasi laut yang semakin mengkhawatirkan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, S.STP, MM, yang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi alur pelayaran di Pelabuhan Pulai Baai. Menurut laporan terbaru, jalur pelayaran tersebut kini berada dalam kondisi kritis dengan kedalaman hanya sekitar -1,7 meter di bawah muka laut surut (MLWS) serta lebar yang menyempit hingga sekitar 20 meter.

“Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas pelayaran, baik untuk distribusi barang maupun pergerakan penumpang. Jika tidak segera ditangani, akan berdampak luas pada distribusi logistik, khususnya ke wilayah Pulau Enggano,” jelas Fitriyansyah.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga menyebabkan meningkatnya biaya distribusi logistik, sehingga harga bahan pokok di wilayah terpencil seperti Enggano menjadi jauh lebih mahal dibandingkan di daratan utama.

Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah instansi teknis dan pemangku kepentingan terkait, termasuk dinas perhubungan, pihak pelabuhan, serta unsur Forkopimda. Fokus utama pembahasan adalah penanganan jangka pendek guna memastikan pasokan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya ke Pulau Enggano tetap berjalan tanpa hambatan.

Beberapa solusi darurat yang mengemuka dalam rapat antara lain pengaturan ulang jadwal kapal agar menyesuaikan dengan pasang laut, percepatan pengerukan alur pelayaran, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan kementerian terkait.

Selain itu, Pemkab Bengkulu Utara juga akan mengusulkan intervensi langsung dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan dan alur pelayaran. “Kami tidak ingin masyarakat Enggano menjadi korban akibat keterlambatan distribusi barang. Semua langkah strategis akan kami tempuh agar krisis ini tidak berkepanjangan,” tambah Sekda.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memantau perkembangan situasi serta mempercepat realisasi tindakan di lapangan.

Pewarta : RM

Editing : Adi Saputra