TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menyatakan kesiapan dalam mendukung kebijakan penataan tenaga aparatur, khususnya rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang disebut akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena menyangkut kepastian status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan aparatur, hingga kesiapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, mengatakan bahwa Pemkot Bengkulu pada prinsipnya siap menindaklanjuti kebijakan tersebut. Bahkan, dari sisi pendataan tenaga kerja yang berpotensi mengalami perubahan status, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan.
Namun demikian, pelaksanaan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu masih membutuhkan kejelasan aturan teknis dari pemerintah pusat.
Medy menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil langkah yang belum memiliki landasan regulasi secara resmi. Karena itu, Pemkot Bengkulu memilih menunggu petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaannya. Kalau untuk data, kita sudah siap," ungkap Medy saat memberikan keterangan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, kesiapan data merupakan salah satu aspek penting dalam proses penataan kepegawaian. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam memastikan jumlah pegawai, identitas tenaga kerja, serta kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam proses perubahan status.
Meski demikian, persoalan yang harus mendapatkan perhatian bukan hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian. Pemkot Bengkulu juga menyoroti aspek pembiayaan karena perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu berpotensi membawa konsekuensi terhadap struktur belanja daerah.
Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah perlu menghitung secara cermat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya.
Medy berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan sekaligus skema pembiayaan yang akan diterapkan. Kepastian tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara terukur tanpa mengganggu pembiayaan program pembangunan maupun pelayanan publik.
"Kita berharap petunjuk pelaksanaan beserta pendanaannya segera turun dari pemerintah pusat," tambahnya.
Ia menegaskan, Pemkot Bengkulu mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui kebijakan kepegawaian yang lebih jelas. Kendati demikian, setiap tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bagi pemerintah daerah, kepastian status kepegawaian bukan sekadar persoalan perubahan nomenklatur atau administrasi. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan memberikan rasa aman kepada aparatur dalam menjalankan tugas serta meningkatkan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Medy menilai, aparatur yang memiliki kepastian status dan kesejahteraan lebih baik diharapkan mampu menunjukkan tanggung jawab serta profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan.
"Agar semangat kerja dan kinerja aparatur kita juga meningkat untuk pelayanan ke masyarakat," pungkasnya.
Pemkot Bengkulu berharap rencana penataan PPPK tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja yang selama ini menjalankan tugas di berbagai sektor pemerintahan.
Selain meningkatkan kepastian kepegawaian, kebijakan ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kualitas birokrasi daerah. Dengan dukungan regulasi yang jelas, pendataan yang valid, serta pembiayaan yang terencana, proses penyesuaian status pegawai diharapkan dapat berjalan lancar.
Untuk saat ini, Pemkot Bengkulu tetap mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi sembari menunggu keputusan resmi dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berharap setiap kebijakan yang ditetapkan nantinya dapat diterapkan secara adil dan akuntabel sehingga memberikan kepastian bagi aparatur sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
