TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>> Dalam upaya memberantas praktik parkir liar dan menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mulai merancang sistem baru yang lebih modern dan transparan. Terobosan yang diusung adalah penerapan sistem parkir berbasis barcode, yang saat ini tengah diuji coba di kawasan Festival Tabut di Sport Center Pantai Panjang Bengkulu.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menjelaskan bahwa sistem parkir berbasis barcode ini akan menjadi alat untuk mengurangi potensi pungutan liar dan penyimpangan yang kerap dilakukan oknum juru parkir (jukir) yang tidak resmi. Dengan barcode yang dapat dipindai, masyarakat bisa memastikan bahwa jukir yang melayani adalah petugas resmi dengan izin dan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda).
“Dengan menggunakan sistem barcode, maka secara tidak langsung akan mengurangi praktik curang yang digunakan oleh sebagian oknum untuk menarik retribusi di luar ketentuan,” ungkap Dedy Wahyudi dalam keterangannya, Senin (1/7/2025).
Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa barcode tersebut akan menjadi tanda pengenal bagi jukir resmi. Jika masyarakat menemukan jukir tanpa barcode yang menarik bayaran parkir, maka pengguna kendaraan tidak diwajibkan membayar. Cara ini diyakini akan menekan angka jukir liar yang seringkali memanfaatkan keramaian dalam event-event besar di Bengkulu untuk menaikkan tarif parkir secara sepihak.
“Rencananya begitu. Jadi bagi juru parkir yang tidak memiliki barcode, nantinya masyarakat tidak usah membayar,” tegas Dedy.
Festival Tabut, yang setiap tahunnya menjadi magnet wisatawan dan masyarakat lokal, dipilih sebagai lokasi uji coba karena tingginya volume kendaraan dan potensi terjadinya penyimpangan retribusi parkir. Menurut Dedy, selama ini saat berlangsungnya festival, tarif parkir kerap dinaikkan secara tidak wajar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Biasanya setiap Tabut mereka menaikkan tarifnya, namun saat ini sudah mulai berkurang karena kami sudah mulai menerapkan pengawasan lebih ketat melalui sistem barcode,” tambahnya.
Selain meningkatkan ketertiban dan transparansi, penerapan sistem ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola perparkiran di Kota Bengkulu. Tidak hanya di event tertentu, sistem barcode ini nantinya direncanakan akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh titik parkir yang dikelola Pemkot Bengkulu.
“Nanti kami juga akan melakukan penertiban kepada para juru parkir. Mereka tidak boleh lagi menaikkan tarif parkir semaunya. Semua harus sesuai dengan ketetapan resmi pemerintah,” tegas Dedy.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut aktif dalam menyukseskan penerapan sistem ini. Masyarakat diminta tidak segan-segan melapor jika menemukan jukir yang melakukan pungutan liar atau memungut biaya di luar ketentuan.
“Parkir itu memiliki Surat Perintah Tugas (SPT), dan dengan adanya barcode ini, masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan jukir bisa langsung scan barcode tersebut dan melaporkan petugas yang bersangkutan,” jelas Dedy.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran PAD, khususnya dari sektor retribusi parkir yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan namun rawan penyimpangan.
Diharapkan dengan sistem baru ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan parkir yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Bengkulu.
Dengan uji coba yang berjalan saat ini, Pemkot Bengkulu akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan sistem sebelum diterapkan secara luas ke seluruh wilayah kota. Jika terbukti efektif, sistem barcode ini akan menjadi standar baru dalam pengelolaan parkir resmi di Kota Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
