TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menginstruksikan Wakil Gubernur Mian dan Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata untuk berkantor secara bergiliran di Pulau Enggano. Langkah tegas ini diambil untuk mengawal langsung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 agar berjalan maksimal di lapangan.
Gubernur Helmi menyampaikan bahwa penempatan pejabat secara langsung di Pulau Enggano merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kawasan terluar tersebut, khususnya menyangkut konektivitas dan pembangunan pelabuhan.
“Minggu pertama Wakil Gubernur akan berkantor di sana, minggu kedua Bupati Bengkulu Utara, dan minggu ketiga saya sendiri yang akan berkantor langsung di Enggano,” ujar Gubernur Helmi Hasan dalam konferensi pers, Rabu (2/7/2025).
Helmi menjelaskan, Inpres Nomor 12 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Gubernur Bengkulu untuk membentuk Tim Koordinasi dalam penanganan strategis Pulau Enggano dan pengelolaan alur Pelabuhan Pulau Baai. Menindaklanjuti arahan tersebut, Tim Koordinasi sudah dibentuk dan bekerja di bawah kendali Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
“Kami tidak ingin hanya menerima laporan dari jauh atau memantau lewat rapat daring. Kehadiran langsung di lapangan adalah cara terbaik untuk mengetahui kendala yang sebenarnya dan mencari solusi cepat,” tegas Helmi.
Lebih lanjut, Gubernur Helmi juga mengusulkan agar Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan Direktur Utama PT Pelindo untuk ikut berkantor sementara di Pulau Enggano. Menurutnya, sinergi antar-pemangku kepentingan harus dilakukan secara konkret, tidak hanya dalam bentuk koordinasi administratif.
“Pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi titik krusial distribusi logistik ke Enggano harus dipercepat. Kalau semua pihak penting hadir langsung, tentu prosesnya akan jauh lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Langkah proaktif ini dinilai sangat penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Enggano. Terutama mengingat letak geografis Pulau Enggano yang cukup terpencil dan selama ini menghadapi berbagai kendala logistik serta aksesibilitas.
Di sisi lain, bentuk dukungan dari pemerintah pusat juga mulai terlihat. Kapal Orca milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sudah ditempatkan di perairan sekitar Enggano. Kapal ini dioperasikan secara gratis untuk mengangkut penumpang dan hasil bumi dari Enggano ke Kota Bengkulu, sehingga membantu memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat.
Gubernur menilai kehadiran kapal Orca merupakan bagian dari solusi jangka pendek sembari menunggu rampungnya perbaikan dan normalisasi jalur pelayaran di Pulau Baai yang menjadi simpul utama logistik ke wilayah Enggano.
“Kita bersyukur atas dukungan dari KKP. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah satu suara dalam percepatan pembangunan Enggano,” imbuhnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu berkomitmen penuh menindaklanjuti Inpres tersebut dengan kerja nyata, bukan sekadar wacana. Ia berharap semua pihak terkait, baik dari kementerian, lembaga, maupun swasta, bersedia turun langsung dan bekerja di lokasi agar tidak ada lagi keterlambatan atau tumpang tindih kebijakan.
“Enggano adalah beranda terluar kita. Tidak boleh ada lagi ketertinggalan. Kami ingin menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Helmi Hasan.
Dengan berbagai upaya ini, Pemprov Bengkulu berharap persoalan-persoalan yang selama ini membelit Pulau Enggano, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga konektivitas logistik, bisa segera dituntaskan demi percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah provinsi.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
