TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat langkah konkret dalam upaya menekan angka kemiskinan sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem di daerah. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (17/9/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu tersebut menghadirkan jajaran organisasi perangkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan dari kabupaten/kota. Forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan strategi bersama agar program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif.
Dalam arahannya, Pj Sekda menegaskan bahwa upaya mengurangi angka kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor dan kolaborasi nyata antarinstansi.
“Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja sama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Dengan bergerak bersama, kita bisa memastikan program yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani, SE., MM., menambahkan bahwa penyelenggaraan rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Menurutnya, rakor percepatan pengentasan kemiskinan wajib dilaksanakan minimal tiga kali dalam setahun, sekaligus dipantau langsung oleh tim nasional. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah agar target penurunan angka kemiskinan dapat dicapai sesuai dengan rencana.
“Selama beberapa tahun terakhir, tren penurunan kemiskinan di Bengkulu menunjukkan hasil positif. Jika kolaborasi lintas sektor ini terus berjalan dengan baik, kita optimistis angka kemiskinan di Bengkulu bisa ditekan hingga berada di bawah dua digit sebelum akhir masa jabatan kepala daerah,” jelas Yuliswani.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Ir. Win Rizal, M.E., dalam pemaparannya menekankan bahwa kemiskinan bukan semata-mata identik dengan pengangguran. Banyak masyarakat miskin yang sebenarnya memiliki pekerjaan, tetapi kualitas pekerjaan serta penghasilan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
“Data menunjukkan, sebagian besar rumah tangga miskin tetap bekerja. Namun, jenis pekerjaan yang mereka tekuni sering kali berpenghasilan rendah, tidak tetap, atau tanpa jaminan sosial. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi kita semua,” terang Win Rizal.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya memperkuat program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta perluasan lapangan kerja produktif yang bisa membantu keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
Rakor ini turut diikuti oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota. Para peserta membahas strategi jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk intervensi program berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Bengkulu berharap sinergi antarinstansi dapat semakin solid sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan mampu memberikan dampak nyata. Upaya tersebut tidak hanya untuk menurunkan persentase kemiskinan, tetapi juga menghapus kemiskinan ekstrem, sesuai target nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
Pewarta : Amg
Editng : AdI Saputra
