TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menata pengelolaan aset daerah dengan melakukan pembahasan mendalam terkait status aset milik Yayasan Semarak. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di ruang kerjanya pada Kamis (30/4/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kejelasan administrasi dan legalitas aset yang sebelumnya berada di bawah naungan pemerintah daerah. Seiring perkembangan kelembagaan, Yayasan Semarak kini tidak lagi menjadi bagian dari struktur Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pengelolaan dan kepemilikan aset.
Dalam rapat tersebut, dibahas secara rinci berbagai aspek yang berkaitan dengan aset yayasan, termasuk status hukum, dokumen pendukung, serta proses administrasi yang harus ditempuh ke depan. Hal ini penting untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Pihak Yayasan Semarak dalam kesempatan itu juga mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Permohonan tersebut terkait dua aset yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong. Rekomendasi dari pemerintah daerah dibutuhkan sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi aset yang tengah diupayakan oleh yayasan.
Menanggapi hal tersebut, Herwan Antoni menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian serta ketelitian dalam menelaah seluruh dokumen dan riwayat aset yang ada.
“Pembahasan ini harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh, terutama terkait kelengkapan serta kejelasan dokumen aset. Kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari,” ujar Herwan.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa proses kajian internal masih terus berlangsung untuk memastikan semua aspek telah terpenuhi.
Selain itu, Herwan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak yayasan agar setiap tahapan berjalan dengan baik. Sinergi ini dinilai krusial dalam mempercepat penyelesaian persoalan aset tanpa mengabaikan aspek legalitas.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan bahwa seluruh proses akan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pengalihan, pemanfaatan, maupun sertifikasi aset. Dengan demikian, diharapkan tidak ada tumpang tindih kepemilikan atau sengketa di masa mendatang.
Rapat tersebut turut melibatkan sejumlah pihak terkait yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pengelolaan aset, guna memberikan masukan serta pertimbangan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut secara profesional.
Di sisi lain, langkah penataan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem administrasi aset secara keseluruhan. Dengan data dan dokumen yang tertib, pengelolaan aset daerah diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh aset yang berkaitan dengan lembaga atau yayasan yang pernah berada di bawah naungan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga aset daerah agar tetap memiliki kepastian hukum.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan solusi terbaik dapat segera ditemukan, baik bagi pemerintah daerah maupun Yayasan Semarak. Proses yang transparan dan sesuai aturan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan aset secara adil dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
