TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ana Tasia Pase, angkat bicara terkait berbagai pemberitaan negatif yang menyudutkan Pemprov Bengkulu dalam penanganan persoalan di Pulau Enggano. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dan meminta agar isu ini tidak dipolitisasi demi kepentingan tertentu.
“Ada beberapa pihak yang menyatakan Pemprov Bengkulu tidak bekerja. Padahal faktanya, sejak awal menjabat, Gubernur Helmi Hasan sudah bergerak cepat mengatasi persoalan Enggano,” tegas Ana dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).
Ana menjelaskan bahwa sejak pelantikannya, Gubernur Helmi telah menjadikan permasalahan akses dan logistik ke Pulau Enggano sebagai prioritas. Salah satu langkah strategis awal yang diambil adalah dengan memanggil pihak Pelindo guna membahas pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang menjadi titik krusial dalam distribusi logistik ke pulau tersebut.
Bahkan, Gubernur Helmi Hasan juga telah melakukan kunjungan langsung ke kantor pusat PT Pelindo dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pengerukan alur pelayaran. “Permasalahan ini memang kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah,” jelas Ana.
Tak berhenti di situ, Gubernur juga melayangkan permohonan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang kemudian merespons dengan mengirimkan kapal jenis Orca berkapasitas 100 orang guna membantu mobilitas masyarakat Enggano menuju Kota Bengkulu. Kapal ini menjadi solusi sementara dalam menghadapi keterbatasan transportasi laut.
Gubernur juga diketahui tengah melakukan pendekatan kepada KKP agar dapat menurunkan pesawat yang bisa digunakan dalam kunjungan kerja, pengiriman logistik, serta misi kemanusiaan ke Enggano. “Upaya ini untuk mempermudah seluruh instansi pemerintah dalam menjangkau wilayah tersebut,” lanjut Ana.
Sejumlah hasil nyata pun telah tampak, seperti masuknya bantuan dari Kementerian Sosial berupa pembangunan lumbung bencana, serta program Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP. Semua ini merupakan hasil dari koordinasi aktif yang dijalin Gubernur Helmi dengan pemerintah pusat.
Puncaknya, pada 24 Juni 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur percepatan penanganan Pulau Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai. Ana menyebut Inpres ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat terhadap aspirasi dan desakan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Helmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai. Tim ini diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan melibatkan berbagai unsur strategis.
Gubernur juga menggelar rapat koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri yang berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu. Rapat tersebut turut dihadiri secara daring oleh Camat Enggano, para kepala desa setempat, serta mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Bengkulu (UNIB) yang sedang berada di lokasi.
“Mereka yang berada langsung di Enggano menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kelaparan di sana. Kondisi logistik memang menantang, tetapi situasi masih terkendali,” kata Ana.
Ia juga menambahkan bahwa PT Pertamina telah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Enggano tetap aman. Hal ini sekaligus membantah kabar yang menyebutkan adanya kelangkaan BBM secara ekstrem di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Ana mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu Gubernur Helmi telah meninjau langsung proses pengerukan alur pelayaran yang saat ini sedang berlangsung. Meski kondisi gelombang laut cukup menantang, pihak Pelindo tetap memaksimalkan pengerjaan.
“Kita tunggu saja komitmen Pelindo dalam menyelesaikan pengerukan ini. Yang jelas, semua langkah konkret telah dan terus dilakukan,” tutup Ana dengan optimistis.
Melalui pernyataan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa isu Enggano bukan sekadar wacana atau komoditas politik, melainkan tantangan serius yang sedang ditangani dengan kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
