TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Pemprov Bengkulu dalam rapat koordinasi lanjutan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) serta sejumlah pihak terkait.
Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (7/7/2025) ini diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dari ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, dibahas tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penanganan khusus di Pulau Enggano.
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko IPK, Odo R.M. Manuhutu, yang memimpin rapat tersebut menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan percepatan pembangunan di Pulau Enggano berjalan efektif.
“Inpres ini mencakup penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, serta peningkatan transportasi dan logistik ke dan dari Enggano. Termasuk juga penyediaan akses listrik yang layak bagi masyarakat di sana,” terang Odo.
Ia menambahkan, Pulau Enggano selama ini menghadapi tantangan serius terkait keterisolasian wilayah, infrastruktur dasar yang terbatas, serta tingginya biaya logistik. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan beberapa waktu lalu telah menginstruksikan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka kantor langsung di Pulau Enggano. Langkah ini diyakini akan mempercepat proses koordinasi dan eksekusi program pembangunan di pulau terluar tersebut.
“Dengan adanya kantor perwakilan pemerintah provinsi di Pulau Enggano, kita ingin memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat lokal, tidak sekadar dibahas di atas meja,” ujar Pj Sekda Herwan Antoni saat ditemui usai rapat.
Herwan menyebutkan, sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas meliputi pembangunan jalan penghubung antar-desa di Enggano, rehabilitasi pelabuhan, penyediaan listrik 24 jam, serta pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari kementerian/lembaga agar pelaksanaan Inpres tidak menemui hambatan teknis maupun administratif.
Lebih lanjut, Pemprov Bengkulu juga siap menugaskan tim teknis lintas instansi ke Enggano guna melakukan pemetaan kondisi riil di lapangan dan menyusun rencana aksi pembangunan secara komprehensif.
“Kita tidak ingin pembangunan hanya bersifat proyek jangka pendek. Kita inginkan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi masyarakat Enggano,” jelas Herwan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, PT PLN (Persero), serta sejumlah instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Dalam kesempatan itu, Odo Manuhutu juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau implementasi Inpres 12/2025 secara berkala. Ia berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat bekerja proaktif dan adaptif dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menyelesaikan tantangan teknis di lapangan.
“Enggano adalah wajah terdepan Indonesia di Samudera Hindia. Sudah seharusnya pembangunan di wilayah ini menjadi prioritas bersama,” tutup Odo.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan Pulau Enggano akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakatnya, terutama dalam meningkatkan konektivitas, kualitas layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi wilayah terpencil tersebut.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
