Skip to main content

Pemprov Bengkulu Siapkan Rp5 Miliar untuk Tangani Krisis di Pulau Enggano

Pemprov Bengkulu Siapkan Rp5 Miliar untuk Tangani Krisis di Pulau Enggano

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>>>  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menangani berbagai persoalan mendesak di Pulau Enggano dengan mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar. Anggaran yang diambil dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) ini difokuskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat di pulau terluar tersebut, termasuk bantuan sosial, subsidi transportasi, serta penguatan infrastruktur dasar.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko), Rabu (2/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Helmi menyampaikan berbagai keluhan masyarakat Enggano serta langkah cepat yang telah disiapkan oleh Pemprov.

“Camat Enggano sudah mengajukan permintaan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa asal Enggano. Kita penuhi itu. Selain itu, untuk mengatasi masalah akses keluar-masuk pulau, kita juga siapkan subsidi transportasi gratis menggunakan kapal selama pelabuhan belum beroperasi normal,” ujar Helmi Hasan.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa dana tersebut juga akan digunakan untuk mendistribusikan paket sembako, memperkuat dukungan logistik, serta menunjang kestabilan ekonomi lokal yang terdampak akibat terbatasnya akses transportasi dan pasokan bahan pokok.

Selain kesiapan anggaran, Pemprov Bengkulu juga mendorong agar pemerintah pusat segera menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur penanganan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau terluar, termasuk Enggano.

Gubernur Helmi menyampaikan sejumlah permintaan strategis kepada pemerintah pusat, antara lain:

Penambahan frekuensi penerbangan ke Enggano dari dua kali menjadi empat kali seminggu.

Penambahan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar listrik di Enggano dapat beroperasi 24 jam penuh.

Pengerahan alat transportasi milik kementerian/lembaga, seperti kapal dari TNI AL, pesawat Basarnas, atau unit lain yang bisa rutin menjangkau Enggano.

“Listrik di Enggano saat ini hanya menyala selama 12 jam karena keterbatasan BBM. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita juga berharap pesawat milik Basarnas atau TNI AU bisa dikerahkan secara rutin ke sana,” tegas Helmi.

Tak hanya infrastruktur dan logistik, Gubernur juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, terganggunya jalur distribusi telah berdampak langsung terhadap daya beli dan kestabilan ekonomi warga.

“BLT ini sangat penting karena masyarakat tidak bisa maksimal bekerja atau berdagang. Distribusi barang terganggu, harga naik, dan mereka butuh dukungan tunai untuk bertahan,” tambahnya.

Terkait layanan telekomunikasi, Helmi menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah Enggano kini sudah bisa mengakses internet, kecuali Desa Banjarsari yang masih menghadapi kendala sinyal.

Respons cepat Pemprov Bengkulu ini mendapat apresiasi dari pihak Kemenko. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator, Odo R.M. Manuhutu, menyampaikan penghargaan atas kesiapan dan inisiatif Pemprov dalam menangani situasi di Enggano.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Gubernur Bengkulu yang sudah menyiapkan anggaran. Ini sangat membantu pemerintah pusat untuk bergerak lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Odo dalam audiensi tersebut.

Ia menegaskan bahwa pihak Kemenko akan segera menyelenggarakan rapat teknis dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat tindak lanjut dari permintaan Gubernur Bengkulu. Fokus awal akan diberikan pada penyaluran BLT dan penambahan suplai BBM ke Enggano.

“Kami akan dorong agar pengiriman BBM dan pemberian BLT bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Termasuk juga opsi penambahan transportasi udara dan laut yang rutin ke sana,” pungkas Odo.

Langkah proaktif Pemprov Bengkulu ini menandai komitmen serius dalam memastikan warga Enggano tidak tertinggal dari pembangunan nasional. Dengan dukungan pemerintah pusat, diharapkan persoalan akses, ekonomi, dan layanan dasar di Enggano dapat segera teratasi secara menyeluruh.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra