TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2025 di Hotel Grage Horizon, Jumat (29/8) siang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuhana, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan kabupaten/kota, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Rakorda ini digelar sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-lembaga dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital di tingkat daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah dan instansi terkait berupaya menyamakan persepsi dan langkah agar kebijakan yang dijalankan lebih terintegrasi serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Inflasi Bengkulu Masih Terkendali
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Bengkulu hingga saat ini relatif terkendali. Menurutnya, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras berbagai pihak, khususnya TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah konsisten menerapkan langkah strategis pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K.
“Langkah strategis yang selama ini kita jalankan, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terbukti mampu menjaga stabilitas harga di tengah dinamika perekonomian,” jelas Mian.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan inflasi ke depan tetap ada, terutama dari sisi fluktuasi harga pangan, distribusi logistik, hingga pengaruh faktor eksternal. Oleh karena itu, menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kemampuan seluruh stakeholder untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kunci utama keberhasilan pengendalian inflasi ada pada sinergi. Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bengkulu untuk terus memperkuat koordinasi di tingkat daerah,” tegasnya.
Dorong Jejaring Antar Daerah
Mian juga menekankan perlunya Bengkulu membangun jejaring dengan provinsi lain sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi. Kerja sama lintas daerah dinilai dapat memperlancar arus barang, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mengurangi risiko gejolak harga.
“Kita perlu membuka diri dan berjejaring dengan provinsi lain. Dengan cara ini, pengendalian inflasi di Bengkulu akan semakin optimal dan tidak hanya bergantung pada potensi lokal semata,” tambahnya.
Menurutnya, jejaring regional akan membantu Bengkulu memperkuat rantai pasok pangan, khususnya komoditas strategis yang kerap menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, kerja sama antardaerah juga diyakini mampu memperluas pasar serta membuka peluang investasi yang lebih luas.
Peran Bank Indonesia dan Digitalisasi Daerah
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuhana, menuturkan bahwa Rakorda tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, melainkan juga penguatan program digitalisasi daerah melalui TP2DD. Ia menjelaskan, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah akan memberi manfaat besar, baik dari sisi efisiensi, transparansi, maupun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Digitalisasi daerah tidak hanya menyangkut transaksi non-tunai, tetapi juga mendorong ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel,” jelas Wahyu.
Ia juga menambahkan bahwa penerapan pembayaran digital melalui QRIS, perluasan layanan transaksi non-tunai, hingga digitalisasi retribusi daerah akan menjadi fokus kerja TP2DD di Bengkulu pada tahun 2025.
“Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. Harapannya, ini bisa mendorong efisiensi fiskal dan sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah,” kata Wahyu.
Sinergi Menuju Stabilitas dan Pertumbuhan
Melalui Rakorda ini, seluruh peserta sepakat bahwa tantangan inflasi dan kebutuhan transformasi digital harus dihadapi dengan sinergi yang kuat. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat luas didorong untuk ikut serta dalam mendukung pengendalian inflasi dan digitalisasi.
“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Dengan bersatu, kita bisa memastikan Bengkulu tetap stabil, harga-harga terkendali, dan pelayanan publik semakin maju melalui digitalisasi,” pungkas Wakil Gubernur Mian menutup arahannya.
Rakorda TPID dan TP2DD 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Bengkulu untuk memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif, stabil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan pengendalian inflasi yang terjaga serta percepatan digitalisasi yang berkelanjutan, Provinsi Bengkulu optimistis mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berdaya saing di masa mendatang.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
