Skip to main content

Wabup Kepahiang Dorong Pemerintah Pusat Bangun Jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya Sepanjang 17 Kilometer

Wabup Kepahiang Abdul Hafizh meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang 17 kilometer demi memperlancar distribusi hasil pertanian.

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>> Pemerintah Kabupaten Kepahiang terus berupaya memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu prioritas yang kembali disuarakan adalah pembangunan ruas jalan penghubung Desa Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang kurang lebih 17 kilometer.

Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat membantu membuka akses koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sehingga usulan pembangunan jalan tersebut memperoleh perhatian dan dapat direalisasikan.

Aspirasi itu disampaikan Abdul Hafizh ketika mengikuti dialog virtual dalam program Reboan Otonomi Daerah (OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wabup memaparkan bahwa kondisi dan kebutuhan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kepahiang masih memerlukan dukungan lintas pemerintahan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan sejumlah ruas jalan strategis.

Menurutnya, jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya memiliki nilai penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kegiatan pertanian dan distribusi hasil perkebunan. Kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah aktivitas petani kopi yang membutuhkan akses transportasi memadai untuk membawa hasil produksi menuju pusat pemasaran.

Panjang jalan yang mencapai 17 kilometer membuat kebutuhan pembiayaannya tidak sedikit. Apabila seluruh proses pembangunan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kabupaten diperkirakan akan menghadapi tantangan besar, terlebih ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat kondisi Transfer ke Daerah (TKD).

Abdul Hafizh menilai, dukungan pemerintah pusat menjadi langkah strategis agar pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat tidak terus tertunda.

Ia juga berharap program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperjuangkan pembangunan tersebut. Namun, kebutuhan penanganan ruas jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya dinilai masih memerlukan perhatian dan dukungan pendanaan yang lebih memadai.

Bagi masyarakat setempat, peningkatan kualitas jalan bukan semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik. Infrastruktur yang baik akan membuka peluang ekonomi, memperlancar mobilitas warga, serta mengurangi beban pengeluaran petani dalam proses pengangkutan hasil perkebunan.

Selama akses transportasi belum memadai, aktivitas distribusi hasil pertanian berpotensi menghadapi kendala. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap biaya operasional petani sekaligus memengaruhi kelancaran pemasaran komoditas kopi.

Karena itu, Pemkab Kepahiang berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, dan kementerian teknis yang memiliki kewenangan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Bahas TKD, PPPK Paruh Waktu hingga Persoalan HGU

Tidak hanya membicarakan pembangunan infrastruktur, forum Reboan OTDA juga dimanfaatkan Pemkab Kepahiang untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Beberapa isu yang turut dibahas meliputi kebutuhan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), kejelasan mengenai status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya.

Berbagai persoalan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, kepastian kebijakan, dan kepentingan masyarakat di daerah.

Melalui komunikasi langsung dengan jajaran Ditjen OTDA Kemendagri, pemerintah kabupaten berharap memperoleh penjelasan, arahan, serta dukungan fasilitasi terhadap persoalan yang membutuhkan penyelesaian di tingkat pusat.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat ditangani menggunakan kemampuan anggaran daerah.

Pemkab Kepahiang berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas pembahasan dalam forum koordinasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing kementerian.

Percepatan pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya pun diharapkan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat. Dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor, akses transportasi yang lebih baik diharapkan mampu memperkuat aktivitas pertanian, meningkatkan efisiensi distribusi hasil perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Pewarta : Sanusi                                                   

Editing : Adi Saputra