TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui rapat gabungan komisi yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (29/6/2026), dengan agenda utama penyerahan laporan hasil pembahasan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Rapat gabungan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian proses pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.
Sebelum diserahkan kepada pimpinan DPRD, setiap komisi telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap berbagai temuan dan rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK-RI. Pembahasan tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius, sekaligus merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, seluruh komisi secara resmi menyerahkan dokumen laporan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang. Dokumen itu nantinya akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai dasar penyusunan kebijakan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI.
Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Melalui proses tersebut, lembaga legislatif memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara nyata demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain membahas berbagai temuan pemeriksaan, rapat gabungan komisi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antaralat kelengkapan dewan dalam mengawal pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Setiap komisi memberikan masukan berdasarkan bidang masing-masing sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.
DPRD Kabupaten Kepahiang menilai bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK-RI merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyusun langkah perbaikan secara sistematis agar seluruh catatan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh, DPRD berharap kualitas pengelolaan anggaran daerah akan semakin meningkat. Optimalisasi penggunaan anggaran dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, hasil rapat gabungan komisi ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun strategi penyelesaian berbagai rekomendasi pemeriksaan. Sinergi yang baik diyakini akan mempercepat proses perbaikan sistem administrasi, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan program yang menggunakan anggaran daerah.
Ke depan, DPRD Kabupaten Kepahiang berkomitmen terus mengawal setiap proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK-RI. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan diserahkannya laporan hasil pembahasan dari seluruh komisi kepada pimpinan DPRD, diharapkan seluruh rekomendasi BPK-RI dapat segera ditindaklanjuti secara optimal. Melalui komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepahiang diharapkan semakin transparan, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
