TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu mulai mengakselerasi transformasi digital di sektor pelayanan publik dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai pada layanan parkir. Langkah ini menjadi penanda keseriusan Pemkot dalam meninggalkan pola transaksi konvensional berbasis uang tunai menuju sistem digital yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Sebagai tahap awal, kawasan Belungguk Point ditetapkan sebagai lokasi percontohan penerapan parkir digital berbasis QR Code Indonesian Standard (QRIS). Pemilihan kawasan ini dinilai strategis karena merupakan salah satu titik aktivitas masyarakat yang cukup ramai, khususnya pada akhir pekan dan kegiatan hiburan malam.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, usai menghadiri High Level Meeting Evaluasi Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 sekaligus pembahasan program digitalisasi pemerintah daerah tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2/2026), dan dihadiri para pemangku kepentingan dari berbagai daerah.
Menurut Dedy, penerapan pembayaran non-tunai bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, melainkan kebutuhan mendesak agar Kota Bengkulu tidak tertinggal dari daerah lain. Ia menegaskan, perubahan pola transaksi masyarakat memang membutuhkan proses, namun harus dimulai sejak sekarang.
“Peralihan dari sistem tunai ke non-tunai itu sebuah keniscayaan. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, tapi kalau kita menunda terus, maka Bengkulu akan tertinggal jauh. Kita ingin pelayanan publik semakin modern dan tertib,” kata Dedy.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Bengkulu bersama pihak terkait telah memulai tahap sosialisasi kepada masyarakat dan para juru parkir. Selain itu, uji coba lapangan juga dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara penuh. Pemkot menargetkan, parkir digital di Belungguk Point sudah dapat berjalan efektif pada pelaksanaan Car Free Night akhir pekan ini.
Dengan sistem baru tersebut, masyarakat tidak lagi diwajibkan menyiapkan uang tunai saat memarkirkan kendaraannya. Setiap juru parkir akan dibekali kode QR yang dapat dipindai langsung menggunakan telepon seluler pengendara melalui aplikasi pembayaran digital yang mendukung QRIS.
“Pengguna cukup scan barcode, lalu pilih nominal sesuai jenis kendaraan. Semuanya tercatat otomatis. Lebih praktis, cepat, dan tidak ribet,” jelas Dedy.
Selain meningkatkan kenyamanan, penerapan QRIS pada parkir juga diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik yang selama ini kerap dikeluhkan warga, yakni ketiadaan uang kembalian. Kondisi tersebut sering memicu ketidakpuasan masyarakat sekaligus berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
“Contohnya parkir motor Rp2.000, tapi karena tidak ada uang kecil, akhirnya dibayar Rp5.000 dan tidak kembali. Dengan sistem digital, nominalnya pas sesuai tarif. Untuk mobil juga sama. Tidak ada lagi kebocoran PAD, semuanya tercatat,” tegasnya.
Lebih jauh, Dedy menilai digitalisasi parkir akan menjadi pintu masuk pembenahan sektor retribusi lainnya di Kota Bengkulu. Jika uji coba ini berjalan sukses, tidak menutup kemungkinan sistem serupa akan diterapkan di titik-titik parkir lain secara bertahap.
High Level Meeting TP2DD tersebut juga menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan instansi terkait dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, pimpinan instansi vertikal, serta stakeholder lainnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah daerah optimistis target percepatan dan perluasan digitalisasi pemda tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, modern, dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
