TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Meskipun pengerukan tahap pertama alur Pelabuhan Pulau Baai telah dinyatakan selesai, efektivitasnya masih menjadi tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha pelayaran. Salah satu suara kritis datang dari Wakil Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Provinsi Bengkulu, Edi Haryanto, SP, MM, yang menilai hasil pengerukan belum memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus keluar masuk kapal.
Menurut Edi, hingga saat ini belum ada jaminan bahwa kapal dengan draft lebih dari 3 meter bisa melintas dengan aman di pintu masuk pelabuhan. Padahal, informasi awal pengerukan menyebutkan bahwa kedalaman alur akan mencapai 4 meter. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Sampai hari ini, masih banyak kapal yang belum bisa keluar masuk pelabuhan karena draftnya di atas 3 meter. Ini tentu sangat merugikan bagi pemilik kapal dan para pengguna jasa pelabuhan. Seharusnya pengerukan ini bisa memberikan jaminan keamanan dan kelancaran pelayaran, tapi kenyataannya belum,” ungkap Edi, Sabtu (12/7/2025).
Kekhawatiran tersebut semakin terbukti ketika kapal KM Berau Mas, yang memiliki draft 2,95 meter, mengalami kandas di pintu alur pelabuhan pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.00 WIB. Kapal tersebut baru dapat bergerak kembali setelah air laut pasang mencapai ketinggian 1,4 meter. Insiden ini menunjukkan bahwa kondisi alur masih belum sepenuhnya aman bagi kapal dengan draft mendekati 3 meter, kecuali saat air pasang tinggi.
“Bayangkan saja, kapal dengan draft kurang dari 3 meter saja masih kandas, apalagi kapal yang lebih besar. Ini bisa mengganggu rantai logistik dan aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan,” tegas Edi.
Sebagai tindak lanjut dari situasi ini, telah digelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo, INSA, ISAA (Indonesia Shipping Agencies Association), serta lembaga-lembaga pelayaran lainnya. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa untuk sementara waktu, Pelabuhan Pulau Baai hanya dapat melayani kapal dengan draft maksimal 3 meter dan itu pun dengan syarat tambahan: air pasang harus mencapai minimal 1,3 meter.
Keputusan ini diambil karena adanya pendangkalan serius di pintu masuk alur, tepatnya di area lentera merah yang merupakan titik kritis bagi pelayaran. Pendangkalan ini menjadi salah satu penyebab utama kapal-kapal tidak bisa melintas dengan aman, meskipun pengerukan telah dilakukan sebelumnya.
Dari pihak KSOP Bengkulu disampaikan bahwa pada tanggal 14 hingga 15 Juli mendatang, tim dari Direktorat Navigasi Kementerian Perhubungan akan melakukan survei lanjutan di titik-titik kritis alur pelayaran. Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih akurat terkait kondisi kedalaman alur dan area yang masih membutuhkan pengerukan lanjutan.
“Kami sangat menunggu hasil survei dari Direktorat Navigasi. Karena dari sana nanti bisa diketahui secara pasti bagaimana kondisi dasar laut di area pintu alur, dan apakah masih memungkinkan untuk dilakukan pengerukan tahap dua,” ujar seorang pejabat KSOP Bengkulu yang hadir dalam rapat tersebut.
Sementara itu, INSA Bengkulu mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan dan pihak Pelindo sebagai operator pelabuhan, agar segera menindaklanjuti hasil survei tersebut dengan langkah konkret. Menurut Edi Haryanto, lambannya tindak lanjut terhadap persoalan ini dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan para pemilik kapal terhadap Pelabuhan Pulau Baai.
“Kami berharap ada keseriusan dari semua pihak. Jangan sampai aktivitas pelabuhan lumpuh hanya karena satu titik alur yang dangkal. Ini menyangkut kredibilitas pelabuhan kita sebagai gerbang logistik Bengkulu,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa hambatan di alur pelayaran bukan hanya berdampak pada sektor pelayaran, tetapi juga berdampak luas terhadap roda ekonomi daerah. Dengan terhambatnya pengiriman barang, proses distribusi logistik menjadi lambat dan dapat berujung pada peningkatan biaya.
“Kapal yang harus menunggu air pasang selama berjam-jam tentu akan menambah biaya operasional, baik dari sisi bahan bakar maupun waktu tunggu. Semua ini akan berujung pada kenaikan biaya logistik, yang akhirnya dibebankan pada konsumen,” jelasnya.
Dalam kondisi seperti ini, sinergi antarinstansi sangat diperlukan. Pemerintah, otoritas pelabuhan, operator, dan pelaku usaha harus duduk bersama dan menyusun rencana aksi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menormalisasi operasional pelabuhan secara menyeluruh.
“Tidak cukup hanya mengandalkan air pasang. Yang kita butuhkan adalah alur pelayaran yang aman setiap saat, siang atau malam, pasang ataupun surut. Karena pelabuhan itu denyut nadi ekonomi daerah,” pungkas Edi Haryanto.
Dengan adanya perhatian dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan Pelabuhan Pulau Baai ke depan bisa menjadi pelabuhan yang andal dan kompetitif, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
