MAKASSAR .TEROPONGPUBLIK.COM>><<Potensi pariwisata Sulsel sebagai pendorong ekonomi cukup besar. Sayangnya infrastruktur belum memadai. Perlu kolaborasi untuk memacu konektivitas.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan untuk membangun Sulsel ke depan, mau tidak mau harus mengedepankan kolaborasi. Sebab, Jika hanya mengadalkan sumber daya alam, maka negara ini hanya akan menjadi pendukung negara-negara yang telah maju.
“Tak ada negara maju tanpa kolaborasi,” katanya saat tampil sebagai Keynote Speaker pada Focus Group Discussion (FGD) Outlook Sulsel 2020 di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur, Sabtu, 21 Desember.
Termasuk dalam memaksimalkan sektor pariwisata, kata dia, kolaborasi adalah kata kunci. Misalnya, pengusaha dan perbankan bersama-sama menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk destinasi wisata.
Nurdin mengatakan potensi pariwisata di Sulsel sangat besar. Destinasi yang bisa dijual pun komplet mulai dari pinggir pantai sampai puncak gunung. Hanya saja konektivitas jadi problem besar.
“Dahulu di zaman Pak Harto (Soeharto), Toraja primadona. Turis selalu ramai datang,” ungkapnya.
Namun sekarang kondisinya jauh berbeda. Kawasan-kawasan wisata baru muncul dan terus memoles diri, seperti Labuan Bajo. Alhasil, destinasi wisata di Sulsel tertinggal. Terutama infrastruktur di lokasi wisata. Maka, akses ke destinasi dan faktor pendukung lain yang perlu dibenahi dengan cepat.
“Kita punya Bira. Tak kalah cantik pantainya dari Bali. Tetapi sayang harus ditempuh 5-6 jam dari Makassar,” bebernya.
Bahkan kawasan-kawasan wisata menarik sekitar Makassar juga sangat potensial. Ada Pulau Samalona, Pulau Laelae, Pulau Kayangan, Pulau Kodingareng Keke. Akan tetapi bingung aksesnya belum tersedia dengan baik.
“Sampai di sana juga dermaga seadanya. Harus kita benahi total. Di Makassar, juga setiap ada MICE, tak ada alternatif lain. Peserta paling hanya ke jalan Somba Opu, cari minyak gosok, cari minyak kayu putih untuk oleh-oleh,” jelasnya.
Oleh karena itu, mantan bupati Bantaeng dua periode ini menegaskan, proyek infrastruktur seperti pembukaan kawasan terisolasi yang punya potensi harus jadi prioritas. Daerah-daerah yang masih alami akan ditata baik, seperti kawasan Seko di Luwu Utara.
Nurdin mengatakan Seko juga sangat pas dikembangkan jadi kawasan peternakan sehingga Sulsel ke depan menjadi lumbung daging nasional. “Problem Seko yang terisolasi harus diselesaikan. Daerah yang dikenal dengan tarif ojek termahal ini bertahap diperbaiki kondisi jalannya. Coba buka google, ketik Seko itu pasti ojek termahal. Dahulu 3 hari 3 malam, kini bisa tiga jam,” ungkapnya.
Belum lagi, kata Nurdin, kawasan Seko ini bisa disebut segitiga emas. Sebab menghubungkan tiga provinsi yakni Sulsel, Sulteng dan Sulbar. Banyak jarak bisa dipangkas dan Seko akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita akan buka aksesnya. Perbaiki semua. Dan tentu saja juga jadi kawasan wisata,” tandasnya.
Senentara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII, Miftachul Munir menuturkan, saat ini kemantapan jalan nasional di Sulsel mencapai 92,30 persen. Namun sayang, anggaran tahun depan menurun. Pihaknya hanya mendapat jatah kisaran Rp800 miliar.
“Tahun ini kita bisa Rp1 triliun lebih. Ada penurunan. Ini juga yang kita keluhkan. Namun kita tentu mengoptimalkan anggaran yang ada,” jelasnya.
Terkait pembangunan jalan kawasan terisolasi, pihaknya sudah ikut berpartisipasi membangun jalan di Seko. Ini setelah mendapat diskresi Menteri. Saat ini sudah tahapan pengaspalan.
“Tahun depan ada lagi anggaran Rp30 miliar untuk Seko. Memang belum cukup. Kalau ada dana sisa lelang, nanti kita arahkan ke sana. Kami juga ikut bantu pembukaan jalan di Toraja. Juga membangun jembatan gantung di beberapa titik yang bisa jadi destinasi baru,” bebernya.
Dengan rencana prioritas dan komitmen Pemprov Sulsel serta tren pertumbuhan ekonomi tersebut, ada harapan besar untuk Sulsel terus menjadi sumbu utama perekonomian nasional. Bahkan, Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulsel Endang Kurnia Saputra, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulsel 2020 diprediksi 7,2 persen hingga 7,6 persen.
Ada banyak faktor yang akan mendorong pertumbuhan tersebut. Di antaranya berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruuktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi. “Termasuk pariwisata dan sektor-sektor lain,” katanya.
Pengembangan wisata Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) juga diyakini mampu mendorong pariwisata. Bahkan, saat ini wisata MICE Sulsel sudah masuk rangking keempat secara nasional. Setelah Bali, Yokyakarta, dan Jawa Barat.
“Tetapi perlu diakui wisata MICE ini hanya ada di Makassar. Nanti kami coba ajak bank-bank untuk menggelar banyak kegiatan di Makassar. Termasuk meeting BI atau meeting level internasional. Hanya saja, kebersihan perlu jadi perhatian,” katanya.
Menurutnya, memang pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Tetapi, jangan hanya fokus angka, perlu pemerataan pertumbuhan di seluruh daerah. Apalagi faktanya, pertumbuhan ekonomi Sulsel disumbang 70 persen Makassar. Hanya Makassar yang lebih maju, sedangkan beberapa daerah tingkat ketimpangannya dengan Makassar cukup besar.
Regional Hub
Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi yang bisa menjadi sumber perekonomian baru. Salah satunya, Sulsel berpotensi menjadi ‘regional hub’ ekonomi dan keuangan syariah.
Bank Indonesia (BI) menilai potensi ini bisa membantu menjaga mementum pertumbuhan ekonomi Sulsel ke depan. “Untuk itu perlu sinergitas,” kata Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, Endang Kurnia Saputra.
Menurutnya, perlu kerja sama Pemprov Sulsel, BI, dan sinergi dalam bidang pengembangan ekonomi syariah ke depan. BI sendiri diakui selama ini sudah konsisten dalam pengembangan ekonomi syariah ini.
Fokus tersebut seperti pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Sejak beberapa tahun terakhir, BI sudah melakukan pembinaan kepada sejumlah pesantren di Sulsel dengan pelbagai jenis lini bisnis berbeda.
Kedepan, basis pesantren ini akan terus digenjot. “Kita akan perbanyak lagi untuk pembinaan pesantren,” katanya.
Menurutnya, peran pemerintah sangat penting. Misalnya dukungan lewat penguatan regulasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung untuk kemajuan perbankan syariah. Salah satunya dengan melibatkan perbankan syariah dalam pembangunan.
“Terpenting lagi pemerintah turut mengajak masyarakat memilih bank syariah,” katanya.
Respons Dewan
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin mengatakan tahun depan pihaknya menyetujui anggaran besar ke infrastruktur. Totalnya sebanyak Rp900 miliar. Sekitar Rp500 miliar digunakan untuk proyek jalan.
“Sulit sekali ekonomi memang akan tumbuh kalau jalan rusak. Sehingga kami menyetujui anggaran besar untuk infrastruktur,” ungkapnya.
Kata dia, anggaran dari APBD sebesar Rp500 miliar tak akan cukup untuk penanganan jalan maupun pembukaan akses baru. Kata dia masih banyak potensi daerah yang belum maksimal karena akses cukup buruk.
“Makanya kita minta BBPJN juga ikut sinergi. Akses tidak akan selesai kalau tidak bekerja sama. Kemantapan jalan nasional sudah cukup baik. Jadi kami minta diskresi agar proyek provinsi juga dibantu,” tuturnya.
Adapun, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) Zulmi mengakui, upaya Pemprov Sulsel dalam menggenjot pembangunan infrastruktur perlu didukung. Utamanya dari sisi finansial, perbankan dan stakeholder terkait harus mengambil peran untuk memberikan kontribusi.
”Keberlanjutan pembangunan perlu mendapat dukungan. Pembangunan itu butuh amunisi untuk menjaga keberlanjutan,” imbuhnya.
SUMBER.PAJAR,CO.ID
