TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berencana memanggil pihak Pertamina Pulau Baai Bengkulu untuk membahas masalah antrian BBM bersubsidi. Asisten II Pemprov R.A Denni menyatakan bahwa pemanggilan tersebut terkait dugaan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan angkutan milik pengusaha yang tidak berhak.
Denni menjelaskan bahwa antrian panjang di SPBU Bengkulu diduga mayoritas diisi oleh kendaraan angkutan batu bara, sawit, dan angkutan pembangunan pemerintah yang seharusnya tidak memakai BBM bersubsidi. Pemprov akan menyampaikan hasil pertemuan dengan BPH Migas Pusat dan meminta klarifikasi kepada Pertamina terkait penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu.
Pemanggilan juga akan membahas dugaan pengurangan penyaluran BBM subsidi di SPBU Bengkulu. Denni menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan Pertamina, SPBU mengalami pengurangan jatah dari 16000 ton menjadi 8000 ton, dan Pemprov ingin menjelaskan kemana sisanya sebanyak 8000 ton tersebut.
Pemprov Bengkulu berharap pertemuan dengan pihak Pertamina dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai distribusi BBM bersubsidi dan menyelesaikan masalah antrian yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
Pewarta : Herdianson
Editing: Adi Saputra
