TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya mencari solusi jangka panjang guna mengatasi dan mencegah terulangnya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat melanda wilayah tersebut. Dalam rangka itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima kunjungan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, di Ruang Garuda, Balai Raya Semarak Bengkulu, pada Rabu (4/6).
Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam penataan distribusi energi. Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa kelangkaan BBM yang sempat terjadi harus menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan energi masyarakat selalu terpenuhi. Sinergi antara Pemprov Bengkulu dan BPH Migas harus terus ditingkatkan. Jangan sampai masalah distribusi kembali mengganggu aktivitas harian warga,” tegas Gubernur.
Menurut Helmi, kondisi distribusi BBM saat ini sudah kembali normal setelah berbagai langkah darurat dilakukan. Di antaranya, pembatasan pembelian BBM secara sementara, serta penambahan pasokan dari beberapa daerah tetangga seperti Lubuk Linggau (Sumsel), Teluk Kabung (Sumatera Barat), dan Lampung. Ia juga menyebut bahwa pengerukan alur pelabuhan yang sebelumnya menjadi hambatan kini sudah mulai dilakukan, sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
“Kondisi kini telah membaik. Bahkan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah turun langsung ke lokasi untuk melihat perkembangan dan memberi arahan terkait percepatan penanganan,” tambah Helmi.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim tim untuk memantau langsung proses pemulihan di lapangan. Menurutnya, perbaikan sistem distribusi BBM di Bengkulu harus dibarengi dengan penguatan mitigasi risiko agar gangguan serupa bisa dihindari.
“Kami optimis pengerukan pelabuhan bisa selesai dalam waktu dekat sehingga distribusi kembali stabil. Namun ke depan, komunikasi antara semua pihak harus lebih cepat dan responsif, agar bila terjadi gangguan kecil pun bisa segera diatasi sebelum menjadi masalah besar,” ujar Erika.
Ia menambahkan bahwa BPH Migas siap bekerja sama secara lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengawasan serta pengaturan distribusi energi, termasuk memperkuat sistem pemantauan dan logistik BBM ke wilayah-wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di wilayah terluar seperti Pulau Enggano, tidak lagi terdampak oleh gangguan distribusi BBM. Ini menjadi momentum untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sebagai informasi, kelangkaan BBM yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan dampak signifikan, termasuk kerugian operasional Pertamina yang diperkirakan mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hari, serta terhambatnya layanan transportasi seperti kapal Ferry Pulo Tello ke Pulau Enggano, yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat terganggu.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
