Skip to main content

Pemerintah Bengkulu Dorong Inisiatif Anti Narkoba di Sekolah

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP) di GTC Poltekes Bengkulu, Rabu (12/6).(Iksanudin - teropongpublik.co.id)

TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP) di GTC Poltekes Bengkulu, Rabu (12/6).

Dalam sambutannya, Isnan Fajri menyoroti dampak destruktif narkoba terhadap masyarakat, terutama generasi muda, dan pentingnya upaya bersama untuk menanggulanginya. Berdasarkan data, 1,30 persen dari total penduduk Provinsi Bengkulu, atau sekitar 19.698 orang, telah terpapar narkoba.

"Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah masif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba," ujar Isnan Fajri. "Jika semua elemen masyarakat bergerak dengan tujuan yang sama, kita dapat menekan dan meminimalisir penyebaran narkoba," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendukung segala kegiatan yang bertujuan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. "Kami mendukung penuh inisiatif seperti Satgas Anti Narkoba Sekolah (SANS) dan surat edaran tentang bahaya narkoba kepada seluruh pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu," katanya.

Isnan Fajri juga mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan narkoba demi menciptakan Bengkulu yang bersih dari narkoba.

Plt Kepala BNNP Bengkulu, Suraidah, dalam laporannya mengungkapkan bahwa dari pemetaan daerah rentan narkoba yang dilakukan BNNP Bengkulu, terdapat 34 kelurahan/desa di Provinsi Bengkulu yang termasuk dalam kategori bahaya dan waspada.

"Fakta ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat secara masif dan sistematis," kata Suraidah. "Tidak ada satu wilayah pun di Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu, yang terbebas dari masalah narkoba."

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi dan kerja sama dari semua komponen bangsa. "Peran aktif instansi pemerintah, BUMN/BUMD, pihak swasta, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sangat krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba," sebutnya.

Rakor ini merupakan salah satu upaya preventif untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Pewarta : Iksanudin

Editing : Adi Saputra