TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<>>> Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Arif Gunadi, bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, serta sejumlah pejabat pemerintah kota menghadiri peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Acara yang digelar secara virtual pada Rabu (5/3/2025) ini berfokus pada peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2025.
Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Bengkulu melaporkan capaian nilai MCP tahun 2024 yang mencapai 85 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,10 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Meski peningkatan ini terbilang kecil, pemerintah daerah tetap mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Sekda Kota Bengkulu, Arif Gunadi, menegaskan bahwa pencapaian MCP tahun 2024 menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian MCP agar pada tahun 2025, nilai yang diperoleh bisa lebih baik.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam mencapai nilai MCP 85 persen pada tahun ini. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar ke depan kinerja kita semakin optimal. Dengan adanya indikator baru dalam IPKD 2025, kami berharap dapat lebih memahami strategi yang efektif dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Arif.
Peluncuran IPKD 2025 oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencegahan praktik korupsi. Indikator yang diperkenalkan dalam IPKD akan menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam meningkatkan integritas serta efektivitas kebijakan antikorupsi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, berharap adanya sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan pencegahan korupsi.
Dengan adanya peluncuran indikator IPKD 2025, Pemerintah Kota Bengkulu optimistis dapat meningkatkan capaian MCP di tahun mendatang serta memperkuat komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
