TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Setelah beberapa waktu lalu Penjabat Bupati Bengkulu Tengah menjadi korban pencatutan nama, kini giliran Sekretaris Daerah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Kasus ini mencuat ketika pihak yang tidak dikenal dengan berani mendatangi calon korban, menggunakan nama pejabat terkait untuk kepentingan yang tidak jelas.
"Saya menegaskan kepada semua pihak, mulai dari kepala OPD, Pemerintah Desa, organisasi masyarakat, hingga elemen lainnya untuk tidak serta merta percaya jika ada yang menghubungi atau mendatangi dengan permintaan yang mengatasnamakan saya tanpa dasar yang jelas. Jika ada situasi seperti itu, saya sangat menghimbau agar segera melakukan pengecekan langsung kepada saya atau melalui bagian Prokopim Setda Bengkulu Tengah atau Dinas Kominfotik Bengkulu Tengah," ungkap Drs. Rachmat Riyanto dalam pernyataannya.
Pencatutan nama pejabat daerah untuk kepentingan pribadi atau tertentu belakangan ini semakin marak. Hal ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya tindak pidana penipuan di masyarakat, baik yang terjadi melalui perintah palsu dari pejabat daerah maupun lewat berbagai platform media sosial.
"Saya menghimbau kepada seluruh stakeholder dan masyarakat agar selalu waspada terhadap tindak pidana penipuan yang belakangan ini merajalela. Kita perlu bersama-sama mencegah hal ini dengan tidak langsung percaya begitu saja pada permintaan yang datang, terutama yang menggunakan nama-nama pejabat daerah tanpa klarifikasi yang jelas," tegasnya.
Kejadian serupa sebelumnya telah menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi beberapa pihak yang terjebak dalam permainan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan imbauan ini, diharapkan masyarakat lebih waspada dan lebih bijak dalam menanggapi setiap permintaan yang terkesan menggunakan nama pejabat daerah sebagai landasan otoritas.
Perlu dicatat bahwa seluruh instansi terkait, termasuk pihak berwenang di Bengkulu Tengah, telah diminta untuk lebih proaktif dalam memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait keabsahan permintaan yang menggunakan nama pejabat daerah.
Dalam upaya pencegahan, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar tidak mudah terperdaya oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menyikapi setiap permintaan atau informasi yang tidak jelas sumbernya menjadi hal penting untuk dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.
Kasus pencatutan nama pejabat daerah yang merugikan banyak pihak harus diantisipasi secara bersama-sama. Mengawasi dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat adalah langkah awal dalam meminimalisir praktik-praktik penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari tindakan penipuan yang merugikan.
Pewarta:Herdianson
Editing : Adi Saputra
