TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua sekolah di Kota Bengkulu, yaitu SMAN 3 dan SMAN 10, pada Rabu siang (26/2/2025). Sidak ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan wali murid mengenai pungutan uang komite yang dianggap memberatkan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H, yang memimpin sidak, menegaskan bahwa sekolah harus mematuhi edaran Gubernur Bengkulu yang melarang pungutan yang membebani wali murid.
“Kedatangan kami bertujuan untuk menindaklanjuti laporan wali murid terkait uang komite yang dianggap memberatkan. Sesuai dengan edaran Gubernur Bengkulu, kami meminta agar kebijakan ini tidak dilanjutkan,” ujar Usin.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti, turut mengingatkan pihak sekolah agar tidak menghalangi siswa dalam mengikuti ujian hanya karena adanya tunggakan pembayaran.
“Kami meminta agar pihak sekolah tidak melarang siswa mengikuti ujian hanya karena mereka memiliki tunggakan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Teuku Zulkarnain, anggota DPRD dari Fraksi PAN. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal kebijakan gubernur agar tidak ada anak yang terhambat pendidikannya akibat kendala biaya.
“Sesuai edaran Bapak Gubernur, kami akan terus membantu rakyat, termasuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pendidikan,” ujar Teuku.
Sementara itu, Ketua Komite SMAN 10, Sis Rahman, menyatakan kesiapan untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait penghentian pungutan yang selama ini diterapkan di sekolahnya.
“Dengan adanya edaran Gubernur Bengkulu, kami siap menghentikan sumbangan pembangunan yang selama ini bersifat sukarela. Keputusan ini juga telah disepakati oleh para wali murid,” ujar Sis Rahman saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Sidak yang dilakukan oleh DPRD ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak membebani orang tua siswa. Dengan adanya langkah tegas dari DPRD, diharapkan sekolah-sekolah di Bengkulu dapat lebih mematuhi aturan yang berlaku dan memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh semua kalangan tanpa hambatan biaya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
