TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bengkulu, giat melakukan langkah preventif dan strategis untuk meredam tingkat inflasi di wilayah tersebut. Fokus utama saat ini adalah menangani lonjakan harga bahan pokok, terutama beras.
Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Rosjonsyah, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dalam upaya menekan inflasi. Langkah-langkah tersebut mencakup strategi untuk menstabilkan harga-harga dan menggalakkan investasi luar serta memberikan kemudahan dalam perizinan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa inflasi Bengkulu mencapai 2,83% hingga November 2023, melebihi angka inflasi nasional yang sekitar 3±1%. Diprediksi angka ini akan tetap stabil hingga akhir tahun.
"Saya meminta kerja sama dari semua anggota TPID untuk mewujudkan tujuan kita menjadi TPID terkemuka di Sumatera pada tahun 2023. Dengan strategi yang jelas, saya yakin ini bukanlah sekadar impian," ujar Rosjonsyah dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 dan Arahan Presiden RI, melalui pertemuan virtual pada Rabu (29/11) malam di salah satu hotel di Kota Bengkulu.
Wagub Rosjonsyah juga menekankan bahwa Pertemuan Tahunan Bank Indonesia merupakan acara tingkat tinggi dengan fokus utama pada pandangan Bank Indonesia mengenai ekonomi nasional, tantangan yang dihadapi, dan kebijakan ke depan, khususnya terkait perkembangan ekonomi Bengkulu.
"Saya berharap Bengkulu dengan Sumber Daya Alam yang melimpah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menguntungkan," tambah Rosjonsyah.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan Bank Indonesia agar memperhatikan fenomena isu global yang berpotensi mempengaruhi semua negara.
"Berbagai isu domestik di beberapa negara berdampak global, seperti inflasi tinggi di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dan krisis properti di RRT, serta ketegangan geopolitik yang tiba-tiba," ungkap Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan perbankan untuk tidak mengalihkan terlalu banyak likuiditas untuk membeli instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Peredaran uang terlihat semakin kering, mungkin disebabkan oleh pembelian instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Jangan biarkan terlalu banyak likuiditas terserap di instrumen keuangan sehingga akses ke sektor riil terbatas," tegas Jokowi.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
