TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat tata kelola sektor pertambangan agar mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (14/7).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, itu diikuti sebanyak 143 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) MBLB dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Forum tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Mian menegaskan bahwa keberadaan sektor pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan nilai sosial yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, kekayaan alam Bengkulu merupakan anugerah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan berkeadilan.
Ia mengajak seluruh pemegang IUP MBLB untuk menjadi bagian dari gerakan bersama dalam mendukung Program Bantu Rakyat, program unggulan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang digagas Gubernur Helmi Hasan.
"Semangat Program Bantu Rakyat adalah membangun kebersamaan. Hasil dari kekayaan alam yang dikelola di Bengkulu diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk ikut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing," ujar Mian.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Selain memenuhi kewajiban sesuai regulasi, perusahaan juga diharapkan memiliki kepedulian sosial melalui berbagai program kemasyarakatan.
Mian mengungkapkan, sejumlah perusahaan pemegang IUP MBLB telah menunjukkan komitmennya dengan menyalurkan sebagian rezekinya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi beban warga yang membutuhkan.
Ia berharap semakin banyak perusahaan yang mengikuti langkah tersebut sehingga manfaat sektor pertambangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di seluruh Bengkulu.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Menurut Rico, pengawasan yang optimal sangat diperlukan agar seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pemenuhan kewajiban administrasi, pembayaran pajak daerah, serta retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.
Ia menambahkan, sektor MBLB memiliki potensi besar dalam menopang penerimaan daerah apabila seluruh pelaku usaha menjalankan kewajibannya secara tertib dan transparan.
"Melalui sosialisasi ini kami ingin membangun komitmen bersama agar seluruh pemegang IUP semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD akan terus meningkat dan manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan," jelas Rico.
Selain membahas aspek kepatuhan, sosialisasi juga menjadi wadah diskusi mengenai pembinaan usaha pertambangan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kolaborasi yang semakin kuat dengan para pemegang IUP MBLB mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat keberhasilan Program Bantu Rakyat. Dengan demikian, potensi sumber daya alam Bengkulu tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
