TEROPONGPUBLIK.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) terus mempercepat persiapan operasional Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pangan sekaligus mendukung pengendalian harga bahan pokok.
Tahapan persiapan kini mulai memasuki fase yang lebih konkret. Setelah proses pembentukan dan penataan kelembagaan dilakukan, pemerintah daerah mulai memastikan berbagai kebutuhan penunjang kegiatan koperasi tersedia di tingkat desa.
Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Mukomuko, Safriadi, S.H., mengatakan pengelolaan KDMP pada masa awal akan melibatkan mitra profesional. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan operasional koperasi dapat berjalan secara terarah, sekaligus memberikan ruang bagi pengurus koperasi desa untuk melakukan pengawasan.
Menurut Safriadi, PT Agrimas akan dipercaya menjalankan kegiatan operasional KDMP selama dua tahun pertama. Kendati demikian, pengelolaan tersebut tetap berada dalam pengawasan kepengurusan KDMP di masing-masing desa.
“Untuk tahap awal, koperasi akan dijalankan oleh PT Agrimas selama dua tahun. Seluruh kegiatan operasional tetap berada di bawah pengawasan kepengurusan KDMP tingkat desa,” kata Safriadi.
Ia menjelaskan, pola kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu koperasi melewati fase awal pengoperasian. Kehadiran mitra profesional dinilai penting untuk memastikan sistem pengelolaan, distribusi barang, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, Disperindagkop UKM Mukomuko mulai mendistribusikan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas koperasi. Sarana tersebut dikirim secara bertahap langsung menuju desa-desa yang menjadi bagian dari program KDMP.
Sejumlah fasilitas yang mulai disalurkan antara lain perangkat kamera pengawas atau CCTV, stok beras, lemari penyimpanan, kursi, serta pendingin ruangan atau AC. Kelengkapan tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan pelayanan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas koperasi.
Keberadaan CCTV, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai perangkat keamanan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola koperasi yang lebih tertib dan transparan. Sementara persediaan beras menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung fungsi KDMP sebagai saluran distribusi pangan di tingkat desa.
Pemerintah daerah memproyeksikan KDMP memiliki peran strategis dalam memperpendek jalur distribusi berbagai komoditas pangan bersubsidi. Dengan adanya koperasi di desa, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Program tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga komoditas pangan agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan distribusi yang lebih dekat ke masyarakat, potensi gejolak harga di tingkat desa diharapkan dapat ditekan.
Safriadi optimistis keterlibatan badan usaha yang memiliki dukungan pemerintah dapat memperkuat pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pengelola profesional, dan pengurus koperasi desa menjadi salah satu kunci agar KDMP mampu memberikan manfaat nyata.
“Kita optimistis karena pengelolaannya melibatkan BUMN dan pemerintah juga ikut memberikan dukungan. Harapannya, program ini dapat berjalan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan KDMP tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas, tetapi juga konsistensi pengawasan dan kemampuan pengelola dalam menjalankan kegiatan koperasi secara profesional.
Dengan mulai bergeraknya distribusi sarana pendukung, Pemkab Mukomuko berharap KDMP segera memasuki tahap operasional dan mampu menjadi salah satu instrumen penguatan ketahanan pangan masyarakat desa.
Pewarta: MTH
Editing: Adi Saputra
