TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar kembali melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) R-APBD Tahun 2026 pada Rabu pagi, 19 November 2025. Rapat yang digelar di ruang komisi itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Hj. Dra. Ec. Suswati, M.M., M.H., dengan fokus utama pada sinkronisasi program prioritas lintas sektor bersama OPD mitra.
Dalam agenda tersebut, Komisi IV menajamkan arah program di sektor pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata, serta pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat. Suswati menegaskan bahwa dokumen RKA R-APBD 2026 harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi indikator administratif.
“Komisi IV berharap setiap program memiliki orientasi yang jelas pada perbaikan layanan publik, terutama pendidikan dan perlindungan sosial,” ujar Suswati.
Ia menambahkan bahwa isu pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih terarah pada tahun anggaran mendatang.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah OPD strategis, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bagian Kesejahteraan Rakyat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar juga turut hadir untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Perwakilan OPD menyampaikan paparan program dan indikator kinerja mereka untuk tahun 2026. Sebagian besar menyoroti urgensi peningkatan akses, mutu layanan, serta efektivitas kegiatan agar dapat diukur secara akuntabel.
Komisi IV menanggapi paparan tersebut dengan sejumlah penajaman prioritas guna memastikan setiap usulan program berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
Menjelang finalisasi RKA R-APBD 2026, Komisi IV meminta OPD memperkuat akurasi perencanaan, terutama dalam penyusunan sasaran dan target kinerja. Suswati menekankan bahwa penyusunan RKA tidak boleh diperlakukan sebagai rutinitas.
“RKA ini instrumen strategis. Setiap angka harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi format teknis,” tegasnya.
Selain pendidikan dan sosial, Komisi IV juga menyoroti pengembangan kebudayaan dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Anggota komisi meminta OPD menghadirkan program yang mampu memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Mereka menilai pariwisata lokal memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat jika dirancang dengan lebih inovatif dan berkelanjutan.
Pada sesi berikutnya, perhatian diarahkan pada penguatan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga. Suswati menekankan bahwa ketahanan keluarga merupakan pilar utama pembangunan daerah.
“Kami ingin program yang benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, dengan pemerataan akses di semua wilayah,” ungkapnya.
Komisi IV juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks.
“Tidak ada OPD yang bisa bekerja sendiri. Integrasi ini yang harus diperkuat pada 2026,” tutur Suswati.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD dan OPD mitra untuk memperkuat kualitas perencanaan serta memastikan setiap program pada tahun 2026 berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Komisi IV menegaskan akan terus mengawal proses perencanaan anggaran agar pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar. (ADV).
Pewarta : Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
