TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>> Praktik penarikan biaya pendidikan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu menjadi sorotan setelah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu menemukan dugaan maladministrasi dalam kebijakan pembiayaan yang diterapkan pihak sekolah.
Hasil pemeriksaan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk tahunan yang dibebankan kepada wali murid.
Ombudsman menegaskan bahwa pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan. Sebab, terdapat unsur kewajiban, besaran pembayaran telah ditentukan, serta waktu penagihannya diatur oleh pihak sekolah. Bahkan, biaya tersebut berkaitan dengan mekanisme penerimaan murid baru.
Temuan itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Pemeriksaan dilakukan setelah Ombudsman memperoleh informasi masyarakat dan mencermati pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di lingkungan sekolah negeri tersebut.
Dalam proses investigasi, Ombudsman menelusuri kebijakan kepala TK yang menetapkan pembayaran rutin setiap bulan sekaligus biaya awal masuk sekolah setiap tahun ajaran.
Komponen biaya awal tersebut tidak hanya mencakup pembayaran SPP bulan pertama, tetapi juga pembelian seragam, buku paket, kebutuhan alat tulis, serta pembiayaan berbagai kegiatan pendidikan selama satu tahun.
Dana yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah kebutuhan operasional, termasuk honor tenaga pendidik non-ASN, pelatih kegiatan ekstrakurikuler, petugas kebersihan hingga tenaga keamanan sekolah.
Pihak sekolah sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan pembiayaan telah dibicarakan melalui sosialisasi dan pertemuan bersama orang tua siswa. Sekolah juga mengklaim menyediakan mekanisme subsidi silang untuk membantu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, turut membenarkan adanya kesepakatan antara pihak sekolah dengan komite. Menurutnya, salah satu pertimbangan penarikan dana berkaitan dengan keterbatasan penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk membayar guru honorer.
Meski terdapat kesepakatan antara sekolah dan wali murid, Ombudsman menilai hal tersebut tidak serta-merta menjadikan pembayaran sebagai sumbangan yang dibenarkan.
Pendapat ahli dari Universitas Bengkulu yang dilibatkan dalam pemeriksaan memperkuat kesimpulan tersebut. Pembayaran yang memiliki nominal dan jadwal tertentu serta wajib dipenuhi oleh penerima layanan pendidikan termasuk kategori pungutan, bukan sumbangan sukarela.
Ahli juga memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana BOP PAUD. Alasan bahwa bantuan operasional tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar honor tenaga pendidik dinilai kurang tepat.
Pasalnya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 memberikan ruang penggunaan sebagian dana BOP untuk pembayaran honor sesuai ketentuan yang berlaku.
Ombudsman kemudian menilai kebijakan pembiayaan di TK Negeri Pembina I tidak sejalan dengan sejumlah regulasi, di antaranya PP Nomor 18 Tahun 2022, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 mengenai petunjuk teknis penerimaan murid baru.
Atas hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman Bengkulu meminta pihak TK Negeri Pembina I mengembalikan seluruh uang yang telah dipungut kepada wali murid.
Sekolah juga diwajibkan membuka informasi secara transparan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana selama Tahun Ajaran 2026/2027. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan kepada orang tua siswa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
Tidak hanya sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu juga mendapat instruksi untuk melakukan pembinaan. Instansi tersebut diminta memverifikasi pelaksanaan pengembalian uang agar rekomendasi Ombudsman benar-benar dijalankan.
Ombudsman memberikan tenggat waktu selama 30 hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima untuk melaksanakan seluruh tindakan korektif.
Selanjutnya, lembaga tersebut akan memantau proses penyelesaian guna memastikan kebijakan yang bermasalah diperbaiki dan hak wali murid dipulihkan.
Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan pembiayaan di lembaga pendidikan negeri harus mengutamakan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra