Skip to main content

Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu Soroti Minimnya Tindak Lanjut Pemkot, Optimalisasi Pendapatan Daerah Dinilai Mandek

Ketua Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono, menegaskan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menindaklanjuti pembahasan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah.

TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>   Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu kembali menjadi sorotan. Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Kota Bengkulu menilai proses pembahasan yang telah berjalan selama beberapa bulan belum membuahkan hasil optimal akibat belum maksimalnya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Bengkulu.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa berbagai strategi yang telah dirancang untuk menggenjot penerimaan daerah akan sulit direalisasikan apabila tidak dibarengi komitmen bersama antara lembaga legislatif dan pihak eksekutif.

Ketua Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti sejumlah hasil pembahasan yang telah dilakukan pansus. Menurutnya, hingga memasuki bulan kelima sejak pembentukan pansus, pembahasan mengenai optimalisasi PAD belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Pansus PAD bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan DPRD, melainkan dibentuk untuk menghasilkan solusi konkret dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi yang telah disusun semestinya mendapat perhatian serius agar dapat segera diterapkan.

"Kalau memang pemerintah konsen, seharusnya apa yang sudah dilakukan DPRD didukung dan dibahas bersama. Jangan sampai kerja-kerja yang sudah dilakukan pansus justru tidak mendapat tindak lanjut," ujar Pudi Hartono saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (8/7).

Menurut Pudi, sejak awal pembentukannya, Pansus PAD fokus melakukan pemetaan terhadap berbagai faktor yang menyebabkan penerimaan daerah belum mencapai potensi maksimal. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari evaluasi sistem pemungutan pajak daerah, efektivitas retribusi, hingga identifikasi sumber-sumber PAD baru yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Berbagai kajian tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Namun demikian, hingga kini sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan belum dapat dibahas secara intensif bersama pemerintah daerah. Akibatnya, berbagai langkah strategis yang diharapkan segera diterapkan masih tertunda dan belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD Kota Bengkulu.

Pudi menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong peningkatan pendapatan daerah demi mendukung pembangunan Kota Bengkulu. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan selama ini bukan bertujuan mencari kelemahan pemerintah, melainkan mencari solusi bersama agar pengelolaan potensi daerah menjadi lebih optimal.

"Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana PAD Kota Bengkulu bisa meningkat. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif," tegasnya.

Ia menjelaskan, peningkatan PAD memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, maka semakin luas pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu, seluruh potensi penerimaan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi maupun pengelolaan aset daerah, perlu dimaksimalkan melalui kebijakan yang tepat dan koordinasi yang kuat antarinstansi.

Meski menghadapi berbagai kendala dalam proses pembahasan, Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu memastikan akan tetap menyelesaikan tugasnya hingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif. Hasil rekomendasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam merumuskan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Pudi juga berharap komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat kembali diperkuat sehingga seluruh hasil kajian yang telah dilakukan tidak berhenti sebatas pembahasan di tingkat pansus, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah.

"Harapan kami sederhana, mari sama-sama serius membangun daerah. Kalau ada komitmen yang sama, saya yakin berbagai persoalan terkait PAD bisa kita selesaikan bersama," pungkasnya.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif, upaya optimalisasi PAD diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Bengkulu sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra