TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>> Pemerintah Kota Bengkulu mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2027. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027, pemerintah menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp1,21 triliun dengan tetap mengedepankan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing, saat membacakan jawaban Wali Kota Bengkulu terhadap pandangan umum sembilan fraksi DPRD Kota Bengkulu mengenai Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian jawaban berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu di Ruang Ratu Agung, Kantor DPRD Kota Bengkulu, Rabu (18/11/2026).
Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Rahmad Widodo, didampingi Wakil Ketua II Riduan. Sejumlah unsur pemerintah daerah, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta anggota DPRD turut mengikuti agenda tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ronny menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai catatan, kritik, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran pemerintah daerah.
Sembilan fraksi yang menyampaikan pandangan meliputi PAN Perjuangan, PKS, Nasdem, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Hanura, dan Persatuan Pembangunan Indonesia.
Menurut Ronny, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan anggaran agar kebijakan yang ditetapkan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pendapatan Daerah Bengkulu Diproyeksikan Rp1,21 Triliun
Menanggapi sejumlah pertanyaan mengenai perbedaan nominal antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan R-APBD 2027, Pemkot Bengkulu menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Penyesuaian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan informasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dipublikasikan melalui portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan.
Berdasarkan rancangan tersebut, pendapatan Kota Bengkulu pada 2027 diperkirakan mencapai Rp1,21 triliun.
Angka itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp306,13 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp904,84 miliar.
Pemkot menegaskan bahwa pengelolaan anggaran akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu, pembenahan jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan, peningkatan layanan PDAM, serta penanganan dan mitigasi kawasan yang berpotensi mengalami banjir.
Keterlambatan R-APBD Menjadi Bahan Evaluasi
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memberikan penjelasan atas sorotan Fraksi Golkar, PKB, dan Demokrat mengenai keterlambatan penyampaian rancangan APBD 2027.
Ronny mengakui bahwa penyelesaian dokumen anggaran membutuhkan waktu tambahan karena tim anggaran harus melakukan penyesuaian terhadap komposisi pendapatan dan belanja wajib berdasarkan ketentuan terbaru pemerintah pusat.
Persoalan tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar proses penyusunan anggaran pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan sesuai jadwal.
UMKM dan Ekonomi Kreatif Jadi Penggerak Pertumbuhan
Selain memperkuat pelayanan dasar, Pemkot Bengkulu juga memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada 2027. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diproyeksikan berada di kisaran Rp35,70 triliun.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah akan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta kewirausahaan di kalangan generasi muda.
Digitalisasi usaha juga menjadi salah satu strategi yang disiapkan untuk memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah akan terus dilakukan dengan melibatkan pendampingan Forkopimda serta pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menutup penyampaian nota jawaban, Ronny menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap pembahasan lanjutan bersama DPRD, khususnya apabila masih terdapat komponen anggaran yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam.
Ia memastikan seluruh rincian teknis R-APBD 2027 dapat dikaji bersama Badan Anggaran DPRD melalui pembahasan yang transparan, objektif, dan terperinci.
Dengan demikian, penyusunan APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan mendorong pemerataan pembangunan di Kota Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra