TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan persoalan batas wilayah administratif dan aktivitas perusahaan perkebunan di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menerima audiensi perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian warga. Dalam kesempatan itu, ASBS menyampaikan sejumlah aspirasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dan berharap adanya langkah konkret dari pemerintah provinsi.
Ketua ASBS, Herman Lufti, menjelaskan bahwa masyarakat telah lama memperjuangkan penyelesaian sejumlah persoalan yang dianggap berdampak terhadap kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan. Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan sejak beberapa periode pemerintahan sebelumnya, namun hingga kini masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
“Kami berharap pemerintah dapat melihat persoalan ini secara menyeluruh dan memberikan ruang dialog yang adil bagi seluruh pihak. Tujuan kami adalah mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Soroti Persoalan Batas Wilayah dan Perusahaan Perkebunan
Dalam audiensi tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dinamika batas administrasi wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Selain itu, masyarakat juga menyoroti aktivitas perusahaan perkebunan PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ) yang beroperasi di kawasan tersebut.
ASBS meminta pemerintah provinsi melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk aspek hukum, administrasi pemerintahan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap setiap masukan masyarakat. Ia memastikan seluruh informasi yang diterima akan dipelajari secara objektif dan berpedoman pada regulasi yang berlaku.
Menurut Herwan, pemerintah tidak akan mengambil kesimpulan secara sepihak. Sebaliknya, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan data dan penjelasan masing-masing.
Pemprov Akan Libatkan Seluruh Pihak Terkait
Herwan menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengumpulkan informasi dan dokumen pendukung dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan mengundang pemerintah kabupaten terkait, perusahaan, serta instansi teknis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai persoalan yang berkembang.
“Kami akan mendengarkan semua pihak agar informasi yang diperoleh benar-benar utuh. Dengan demikian, langkah yang diambil nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Herwan.
Ia menambahkan, peran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam persoalan tersebut lebih mengedepankan fungsi fasilitasi dan mediasi. Oleh sebab itu, proses penyelesaian akan dilakukan melalui pendekatan dialogis dengan mengedepankan musyawarah dan data faktual.
Menurutnya, setiap keputusan yang nantinya diambil harus berlandaskan fakta lapangan, dokumen resmi, serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan tersebut dinilai penting agar solusi yang dihasilkan dapat diterima seluruh pihak dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Dorong Solusi yang Berkeadilan
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap proses kajian yang dilakukan dapat menghasilkan solusi yang konstruktif, berkeadilan, dan mampu menjawab aspirasi masyarakat secara tepat.
Selain melibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur, sejumlah organisasi perangkat daerah juga akan dilibatkan dalam proses pembahasan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi publik.
Turut hadir mendampingi Sekda Bengkulu dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan R.A. Denni, Asisten Administrasi Umum Nandar Munadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), serta sejumlah pejabat dan staf terkait lainnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
