TEROPONGPUBLIK.CO.ID– Pemerintah Kota Bengkulu menggelar audiensi bersama para juru parkir yang tergabung dalam Gerakan Peduli Perparkiran Bengkulu (GPPB) untuk membahas sistem pengelolaan parkir di Zona 6, kawasan Pasar Panorama. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola perparkiran sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Audiensi berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Bengkulu dalam suasana kondusif dan penuh dialog terbuka. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmat Widodo, serta dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah. Turut hadir pula anggota DPRD, para asisten daerah, staf ahli, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam forum tersebut, para juru parkir menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari sistem setoran, pembagian hasil, hingga persoalan teknis di lapangan. Pemerintah kota merespons dengan membuka ruang diskusi yang konstruktif, sehingga tercapai titik temu terkait penataan parkir di kawasan tersebut.
Pj Sekda Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, menegaskan bahwa pemerintah memberikan apresiasi terhadap partisipasi aktif para juru parkir dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kebijakan penataan parkir bukan semata-mata untuk penertiban, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kinerja sektor perparkiran.
Ia menjelaskan bahwa sektor parkir memiliki kontribusi penting terhadap PAD Kota Bengkulu. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Jika pendapatan daerah meningkat, dampaknya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, sistem drainase, hingga pengembangan kawasan wisata,” ujar Medy dalam rapat tersebut.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menghilangkan praktik pengelolaan parkir yang dinilai tidak efektif. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memutus rantai pengelolaan yang melibatkan pihak-pihak perantara atau yang kerap disebut sebagai ‘juragan parkir’.
Menurut Medy, keberadaan pihak ketiga yang terlalu banyak justru berpotensi menekan pendapatan juru parkir di lapangan. Oleh karena itu, sistem baru akan diarahkan agar lebih sederhana dan berpihak kepada para petugas parkir resmi.
“Kami ingin pengelolaan parkir ini lebih efisien, tidak berbelit-belit, dan yang paling penting adalah tidak merugikan juru parkir sebagai pelaku utama di lapangan,” tegasnya.
Medy juga menanggapi kekhawatiran para juru parkir terkait kemungkinan kebijakan yang memberatkan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk menyulitkan masyarakat, melainkan ingin menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan.
Seluruh masukan yang telah disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bengkulu terbuka terhadap perbaikan kebijakan jika ditemukan hal-hal yang belum optimal dalam implementasinya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi yang baik dan membangun kerja sama yang harmonis. Pemerintah, menurutnya, memandang juru parkir bukan sebagai objek kebijakan semata, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Audiensi ini menghasilkan kesepakatan awal terkait penataan parkir di Zona 6 Pasar Panorama. Diharapkan, kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir sekaligus memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD.
Ke depan, Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus memperkuat sistem tata kelola perparkiran agar lebih tertib, transparan, dan produktif. Dengan demikian, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang optimal serta mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
