TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan fiskal cukup berat akibat adanya kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan rekapitulasi kewajiban DBH periode 2023 hingga 2026, total utang DBH untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 tercatat mencapai sekitar Rp254,51 miliar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan keuangan daerah yang harus ditangani Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kewajiban tersebut merupakan beban yang berasal dari periode pemerintahan sebelumnya dan kemudian harus diselesaikan di tengah kondisi fiskal daerah yang juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Situasi ini membuat pengelolaan APBD membutuhkan perencanaan yang lebih ketat. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban pembayaran DBH, tetapi juga tetap harus memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak berhenti.
Anggaran 2025 Terbagi untuk Utang dan Kewajiban Berjalan
Pada tahun anggaran 2025, alokasi DBH tercatat sekitar Rp189,22 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp57,14 miliar diarahkan untuk pembayaran kewajiban DBH tahun sebelumnya.
Sementara itu, sekitar Rp122,48 miliar merupakan kewajiban DBH untuk tahun berjalan.
Skema tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggaran yang tersedia pada 2025 harus digunakan untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas untuk mengalokasikan anggaran secara penuh ke berbagai sektor pembangunan lainnya.
Namun, keterbatasan tersebut tidak membuat Pemprov Bengkulu menghentikan agenda pembangunan yang telah menjadi prioritas.
Infrastruktur hingga Layanan Kesehatan Tetap Didorong
Di tengah tekanan fiskal, Pemprov Bengkulu tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sepanjang 2025, program prioritas mencakup pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di 9 kabupaten dan 1 kota. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program ambulans gratis untuk desa-desa, jaminan kesehatan masyarakat gratis, serta dukungan kendaraan arm roll dan bak arm roll bagi pemerintah kabupaten/kota.
Secara keseluruhan, alokasi untuk berbagai program prioritas tersebut pada 2025 mencapai sekitar Rp691,83 miliar.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu komponen dengan porsi anggaran terbesar. Selain pembangunan jalan dan bangunan, perhatian juga diarahkan pada pengaktifan Gedung Fatmawati RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan kesehatan.
Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya upaya pemerintah daerah untuk tetap menjaga belanja pembangunan meskipun sebagian kemampuan fiskal terserap untuk memenuhi kewajiban DBH.
Program Prioritas Berlanjut pada 2026
Memasuki 2026, komitmen terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat kembali terlihat dari alokasi anggaran yang disiapkan Pemprov Bengkulu.
Untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp439,22 miliar. Sementara program ambulans gratis untuk seluruh desa memperoleh alokasi sekitar Rp38,64 miliar.
Di sektor kesehatan, program jaminan kesehatan masyarakat gratis mendapatkan anggaran sekitar Rp44,25 miliar.
Jika digabungkan, tiga program prioritas tersebut memiliki total alokasi sekitar Rp522,12 miliar pada 2026.
Angka tersebut menggambarkan bagaimana pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara penyelesaian kewajiban keuangan dan kebutuhan pembangunan.
Pada satu sisi, utang DBH masa lalu harus diselesaikan secara bertahap. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur, akses kesehatan, serta pelayanan publik tetap berjalan dan tidak dapat ditunda terlalu lama.
Karena itu, pengelolaan fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan program Pemprov Bengkulu. Tantangan utama pemerintah bukan hanya menyelesaikan kewajiban DBH, tetapi juga memastikan keterbatasan ruang anggaran tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan kondisi tersebut, kemampuan pemerintah dalam mengatur prioritas belanja, meningkatkan efektivitas anggaran, serta menyelesaikan kewajiban masa lalu akan menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal Bengkulu ke depan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
