TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di wilayahnya. Setelah menerima berbagai keluhan dari masyarakat melalui platform media sosial, seperti WhatsApp dan TikTok, Helmi langsung menginstruksikan Inspektorat Provinsi serta kabupaten/kota untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana komite dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk pendidikan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar di sekolah. Helmi menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan siswa, orang tua, maupun lembaga pendidikan itu sendiri.
“Jika ditemukan ada kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi, maka akan kita anggarkan melalui APBD. Namun, jika ada indikasi penyalahgunaan dana, pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Helmi Hasan saat menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2).
Helmi juga menekankan bahwa tidak boleh ada siswa yang dilarang mengikuti kegiatan belajar, termasuk ujian, hanya karena belum membayar dana komite atau biaya administrasi lainnya. Menurutnya, hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak boleh dikorbankan hanya karena persoalan finansial.
“Pemerintah telah melarang segala bentuk pungutan yang memberatkan orang tua. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan kami akan memastikan tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Gubernur meminta Inspektorat di semua tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar menindaklanjuti instruksi ini secara serius. Ia berharap hasil audit dapat mengungkap secara transparan bagaimana dana komite dan BOS dikelola di setiap sekolah.
Selain itu, Helmi mengingatkan para kepala sekolah dan pengelola pendidikan agar mengutamakan keterbukaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Laporan tersebut harus dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk komite sekolah dan wali murid, guna memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
“Kita ingin membangun sistem pendidikan yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan siswa maupun orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Helmi.
Kebijakan audit ini disambut baik oleh masyarakat, terutama para orang tua siswa yang selama ini merasa terbebani dengan berbagai pungutan yang tidak jelas peruntukannya. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas belajar mengajar di Provinsi Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
