TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Keterlambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Lebong semakin memicu keresahan masyarakat. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai jadwal Pilkades, sementara 65 Penjabat (Pj) kepala desa yang ditunjuk sebelumnya masih menjalankan pemerintahan desa tanpa kepastian pemilihan definitif.
Pengamat Politik dan Hukum, Azis Yahya, SH, menyebut masyarakat kecewa terhadap Pj kepala desa yang dinilai gagal mengorganisir Pilkades. Padahal, Pilkades seharusnya menjadi ajang demokrasi dan mekanisme pergantian kepemimpinan yang sah di tingkat desa.
"Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Lebong untuk segera mengambil tindakan, termasuk mengganti Pj kepala desa dengan sosok yang lebih kompeten dalam menjalankan tugas serta menyelenggarakan Pilkades," ujarnya.
Selain itu, sejumlah warga berharap Pemkab Lebong segera mengambil langkah konkret, mengingat Pilkades bukan hanya sekadar proses politik, tetapi juga menyangkut stabilitas pemerintahan desa dan pelayanan publik yang lebih baik.
"Kami sudah lama menunggu informasi resmi terkait Pilkades, tetapi hingga kini tidak ada kepastian. Kami berharap ada Pj yang benar-benar mampu menjalankan tugas ini," kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut, masyarakat menuntut agar Bupati Lebong segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta camat, yang dianggap turut bertanggung jawab atas keterlambatan ini. Mereka juga mempertanyakan keberadaan sejumlah Pj kepala desa yang telah menjabat bertahun-tahun tanpa kejelasan pergantian kepemimpinan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lebong belum memberikan klarifikasi mengenai alasan keterlambatan pelaksanaan Pilkades. Namun, beredar spekulasi bahwa hambatan administratif dan regulasi menjadi faktor utama di balik ketidakpastian tersebut.
Pewarta: Harlis sang Putra
Editing: Adi Saputra
