TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus berupaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (SRIKANDI) bersama BPJS Kesehatan dan sejumlah badan usaha di Bengkulu, Senin (8/9).
Kerja sama tersebut diikuti oleh berbagai perusahaan dan fasilitas kesehatan, antara lain PT. Bengkulu Samudera Tehnik, RS Tiara Sella, RS Ummi, RS Gading Medika, Klinik Pratama Sejahtera Utama, Klinik Pratama Lovely Medica Center, Klinik Pratama Mutiara Agma, dan RS Rafflesia. Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi multipihak demi keberlangsungan program JKN di Bengkulu.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada dunia usaha yang telah bersedia ikut menanggung kepesertaan JKN masyarakat. Menurutnya, partisipasi ini sangat berarti, terlebih APBD Provinsi Bengkulu relatif terbatas dan saat ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur vital.
“Kontribusi badan usaha ini sangat membantu rakyat. APBD kita tidak terlalu besar, sehingga perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Saat ini Pemprov memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, sekolah, serta peningkatan layanan di Rumah Sakit M. Yunus (RSMY). Terutama di Bangsal 3 RSMY, kondisinya sudah tidak layak dan harus segera diperbaiki. Masyarakat berhak merasakan manfaat nyata dari APBD yang ada,” tegas Helmi.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Edriwan, menjelaskan bahwa program SRIKANDI lahir sebagai bentuk kepedulian badan usaha terhadap keberlanjutan layanan kesehatan di daerah. Selama ini, pembiayaan peserta JKN ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Dengan adanya dukungan dari dunia usaha, beban keuangan pemerintah dapat lebih ringan.
“Setidaknya ada sekitar seribu peserta JKN yang kini ditanggung langsung oleh perusahaan. Ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program. Saat ini, tingkat keaktifan peserta JKN di Bengkulu sudah mencapai 85 persen. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring bertambahnya badan usaha yang bergabung,” ujar Edriwan.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh masyarakat Bengkulu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Apalagi, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda dan harus dijamin keberlangsungannya.
Program SRIKANDI sendiri diharapkan mampu menjadi solusi kolaboratif dalam mengoptimalkan rekrutmen peserta baru sekaligus mengaktifkan kembali peserta JKN yang sempat nonaktif. Melalui pola gotong royong, masyarakat yang sebelumnya terkendala biaya iuran dapat kembali terlindungi dalam program JKN.
Pemprov Bengkulu optimistis, semakin banyak badan usaha yang ikut berpartisipasi, maka cakupan kepesertaan JKN di provinsi ini akan semakin luas. Dengan begitu, tujuan mewujudkan universal health coverage dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini bukan hanya tentang angka kepesertaan, tapi lebih pada kepedulian nyata dunia usaha terhadap rakyat Bengkulu. Jika semua pihak mau bersama-sama bergandeng tangan, maka cita-cita menghadirkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bisa segera terwujud,” tutup Helmi.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
