TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>> Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung pada Rabu (23/7/2025) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Seluma.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, S.Sos, didampingi Wakil Ketua II, Sugeng Zonrio, S.H. Turut hadir dalam kegiatan ini 21 anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekda, para asisten, staf ahli, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gustianto menyampaikan apresiasi atas pembahasan yang dilakukan seluruh fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya. Ia menyebut, setelah melalui berbagai tahapan pembahasan dan evaluasi, pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil rapat ini untuk disampaikan ke tingkat provinsi.
"Raperda ini akan segera kami sampaikan kepada Gubernur Bengkulu guna dilakukan evaluasi lebih lanjut. Ini menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," ujar Wabup Gustianto di hadapan forum paripurna.
Tak hanya membahas aspek keuangan, Wabup juga menyinggung capaian penting di sektor kesehatan, terutama dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Seluma. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menerima dukungan dana fiskal yang diperuntukkan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
“Untuk penanganan stunting, kita mendapatkan alokasi dana fiskal dari pusat. Ini kita manfaatkan secara maksimal melalui kegiatan rembuk stunting bersama lintas sektor. Alhamdulillah, data terbaru menunjukkan angka stunting di Kabupaten Seluma mengalami penurunan yang cukup signifikan,” jelasnya.
Gustianto menambahkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting terus diperkuat melalui sinergi antara perangkat daerah, tenaga kesehatan, serta peran aktif masyarakat. Pemerintah juga rutin menggelar kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak di berbagai desa dan kecamatan.
“Penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan satu OPD saja. Ini butuh kolaborasi, kesadaran masyarakat, serta pendampingan yang berkelanjutan. Karena itu, dalam rembuk stunting, kita juga libatkan camat, kepala desa, PKK, dan tenaga medis,” sambungnya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Raperda. Secara umum, mayoritas fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan beberapa catatan evaluatif sebagai bahan perbaikan untuk anggaran berikutnya.
Fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada eksekutif yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan baik. Ia berharap proses evaluasi oleh gubernur nantinya dapat berjalan lancar dan menjadi momentum evaluatif untuk perencanaan APBD tahun berikutnya.
“Rapat ini menjadi titik penting dalam siklus anggaran daerah. Apa yang menjadi catatan dari masing-masing fraksi diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Tujuan akhirnya tentu agar pengelolaan anggaran daerah semakin baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Samsul.
Rapat ditutup dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, yang menjadi dasar pengajuan Raperda ke Gubernur Bengkulu untuk tahapan evaluasi dan pengesahan.
Dengan selesainya tahapan ini, Pemkab Seluma optimistis dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pengentasan stunting yang masih menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Pewarta: Amg
Editing : Adi Saputra
