TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus berpacu dengan waktu untuk memenuhi ketentuan nasional yang mewajibkan porsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat, berbagai strategi mulai disusun agar target tersebut dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Menurutnya, peningkatan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir turut memberi tekanan pada struktur APBD daerah.
“Kami terus berupaya menyesuaikan kebijakan anggaran agar tetap sejalan dengan regulasi pusat. Namun, beban pembiayaan PPPK yang selama ini sebagian besar ditanggung daerah tentu menjadi perhatian serius,” ujar Medy, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Bengkulu masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait dukungan pembiayaan PPPK. Harapan tersebut mengacu pada pernyataan Menteri Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI beberapa waktu lalu yang menyebutkan adanya kemungkinan skema bantuan atau penyesuaian beban anggaran untuk daerah.
Menurut Medy, kepastian dukungan dari pusat sangat penting agar upaya penyesuaian rasio belanja pegawai tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) maupun kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan, Pemkot tidak ingin kebijakan efisiensi justru mengurangi kinerja birokrasi yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Efisiensi dan Optimalisasi PAD Jadi Strategi Utama
Sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, Pemkot Bengkulu tidak tinggal diam. Sejumlah langkah strategis terus dikaji dan disiapkan, salah satunya dengan melakukan efisiensi anggaran secara bertahap dan terukur.
Pemkot juga memfokuskan perhatian pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi untuk menyeimbangkan struktur APBD. Upaya ini dilakukan melalui penggalian potensi sumber pendapatan baru serta optimalisasi sektor-sektor yang selama ini belum maksimal.
“Kami sudah memetakan beberapa potensi PAD yang bisa ditingkatkan, termasuk dari sektor pajak daerah dan retribusi. Selain itu, pengawasan terhadap kebocoran pendapatan juga diperketat agar penerimaan daerah lebih optimal,” jelas Medy.
Ia menambahkan, peningkatan PAD tidak hanya akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga secara otomatis menurunkan persentase belanja pegawai dalam struktur APBD. Dengan demikian, target rasio 30 persen dapat lebih mudah dicapai tanpa harus melakukan pemangkasan signifikan terhadap belanja pegawai.
Selain itu, Pemkot juga mempertimbangkan berbagai skema lain, seperti penataan ulang kebutuhan pegawai, peningkatan efisiensi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan hemat biaya.
Optimisme Capai Target 2027
Medy menyampaikan bahwa Pemkot Bengkulu tetap optimistis mampu mencapai target rasio belanja pegawai sesuai ketentuan pada tahun 2027. Optimisme tersebut didasarkan pada komitmen kuat pemerintah daerah dalam melakukan reformasi pengelolaan keuangan serta sinergi dengan pemerintah pusat.
“Kami yakin dengan kombinasi efisiensi internal, peningkatan PAD, dan dukungan kebijakan dari pusat, target ini bisa tercapai. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh langkah yang diambil akan dilakukan secara hati-hati dan terencana, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial maupun administratif yang merugikan.
Ke depan, Pemkot Bengkulu akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD guna memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan, Pemkot Bengkulu berharap dapat menjadi salah satu daerah yang mampu memenuhi ketentuan rasio belanja pegawai secara ideal, sekaligus tetap menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
