TEROPONGPUBLIK.CO.ID — Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang digelar pada Senin (13/10/2025) di Balai Kusumawicitro diwarnai ketidakhadiran Wakil Wali Kota WBlitar, Elim Tyu Samba. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam proses rotasi jabatan tersebut.
Dalam wawancara di kantornya, Elim menyampaikan bahwa dirinya baru menerima undangan pelantikan pada Minggu (12/10/2025) sore sekitar pukul 18.00 WIB. Karena itu, ia merasa tidak sepantasnya hadir dalam acara yang proses dan hasilnya tidak pernah dikomunikasikan kepadanya.
“Saya tidak hadir karena pertama, ada kesibukan. Kedua, saya tidak diajak berdiskusi sama sekali tentang mutasi ini. Sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa kurang pantas menghadiri acara yang saya sendiri tidak tahu siapa saja yang dilantik,” ujar Elim.
Elim mengaku telah meminta daftar nama pejabat yang akan dilantik kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), namun permintaan itu tidak ditanggapi. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya miss koordinasi di antara pimpinan daerah.
“Saya mempertanyakan apakah rotasi ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, saya memilih tidak hadir agar tidak dianggap menyetujui mutasi yang saya sendiri tidak tahu prosesnya,” lanjutnya.
Elim menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ia bahkan berencana melaporkan kejadian tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mendapat kejelasan terkait mekanisme pelaksanaan mutasi pejabat di Kota Blitar.
“Sebagai Wakil Wali Kota saya memiliki fungsi pengawasan. Maka apa yang terjadi di Kota Blitar ini akan saya laporkan kepada Kemendagri,” tegasnya.
Selain soal mutasi, Elim juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintahan, termasuk pembahasan anggaran daerah.
“Dalam penganggaran pun saya tidak pernah diajak komunikasi. Saya hanya sekali ikut rapat ketika pembahasan APBD 2026, itu pun saat ada surat pemberitahuan pemotongan anggaran sebesar 18 persen atau sekitar Rp114 miliar,” paparnya.
Ia juga menyinggung sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan laporan program kerja tahunan kepadanya.
“Saya sudah meminta laporan dari beberapa OPD, tapi sampai sekarang belum diberikan. Kalau terus berlarut, saya akan bersurat ke Inspektorat agar dilakukan pengecekan,” ujarnya.
Meski mengaku menghadapi keterbatasan kewenangan, Elim menegaskan tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi.
“Setiap hari saya tetap ke kantor dan menjalankan fungsi pengawasan. Tapi bagaimana saya bisa mengawasi jika banyak hal yang tidak saya ketahui,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menanggapi santai ketidakhadiran wakilnya. Ia menyebut seluruh pejabat, termasuk Wakil Wali Kota, sudah diundang secara resmi.
“Kami sudah mengundang dan menyebutkan yang terhormat Wakil Wali Kota Blitar, Pak Sekda, dan sebagainya. Kadang-kadang acara ini dihadiri banyak pejabat, tapi tak jarang juga ada yang absen,” kata Syauqul Muhibbin usai pelantikan.
“Saya juga tidak mengetahui siapa saja pejabat yang tidak hadir,” tambahnya.
Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ini melibatkan puluhan pejabat eselon yang menduduki posisi baru di sejumlah OPD.
Pewarta: Agus Faisal
Editing: Adi Saputra
