TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Jawaban Eksekutif atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebong, Kamis (06/11/2025), dengan agenda utama membahas arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun mendatang.Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., dan dihadiri Bupati Lebong Azhari, S.H., M.H., Wakil Bupati Bambang ASB, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III. Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif ini menjadi momentum penting dalam memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, lima fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka. Fraksi Demokrat menyoroti persoalan penyelesaian kewajiban hutang belanja daerah. Mereka menegaskan bahwa penuntasan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan. Penyelesaian kewajiban dinilai penting agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan di tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan eksekutif mengenai strategi konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut fraksi ini, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan, terlebih menghadapi proyeksi situasi fiskal yang menantang pada 2026.
Fraksi PKB turut memberikan perhatian pada prioritas belanja daerah. Mereka mengingatkan agar APBD 2026 disusun dengan memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik. Pemetaan yang tepat disebut sangat diperlukan agar anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya dalam pandangannya menekankan bahwa kekuatan suatu daerah tidak hanya diukur dari kapasitas fiskalnya, tetapi juga dari kemampuannya melindungi rakyat. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah daerah memperkuat program perlindungan sosial dan mitigasi risiko, terutama bagi kelompok rentan.
Fraksi PAN menambahkan bahwa dalam situasi apapun, pembangunan daerah tidak boleh terhenti. Mereka menegaskan bahwa pembangunan merupakan amanat moral sekaligus konstitusional yang harus dijalankan pemerintah daerah demi memenuhi hak masyarakat Kabupaten Lebong.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Bupati Lebong Azhari menyampaikan apresiasi dan memastikan bahwa setiap masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia menekankan komitmen pemerintah daerah untuk menyusun APBD yang realistis, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan tahun 2026.
Setelah paripurna tersebut, Banggar DPRD bersama pemerintah daerah dijadwalkan melakukan pembahasan lebih mendalam sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil pembahasan nantinya akan dibawa kembali ke Paripurna Pendapat Akhir Fraksi sebagai tahap final sebelum penetapan APBD.
Menutup rapat, Ketua DPRD Carles Ronsen menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi. Ia berharap proses penyusunan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Carles menegaskan bahwa APBD yang efektif dan pro-rakyat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lebong yang berkelanjutan.
Pewarta : Harlis Sang Putra
Editing : Adi Saputra
