TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus memperkuat strategi pengelolaan sampah melalui penyusunan Roadmap Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bengkulu, Selasa (28/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, didampingi Asisten I Alex Periansyah serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Anshar Amin. Pertemuan ini juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara daring dan luring.
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut KLHK, Sayid Muhadhar, yang hadir secara virtual, menyoroti capaian pengelolaan sampah Kota Bengkulu tahun sebelumnya yang berada di angka 40,88. Menurutnya, capaian tersebut masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama pada aspek perubahan perilaku masyarakat dan pengurangan sampah dari sumbernya.
Ia menekankan bahwa roadmap KIE harus mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong partisipasi publik. Edukasi yang masif dinilai penting agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya pengelolaan sampah, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Fokus kita bukan sekadar pengangkutan sampah, tetapi bagaimana volume sampah bisa ditekan sejak dari rumah tangga. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi seperti JAKSTRADA dan RISSP sebagai panduan jangka menengah dan panjang,” jelas Sayid.
Selain regulasi, ia juga menyoroti pentingnya integrasi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, kampanye pengelolaan sampah dapat disisipkan dalam berbagai program, seperti kegiatan kesehatan masyarakat maupun program keluarga berencana, sehingga jangkauannya lebih luas.
Menanggapi arahan tersebut, Pj Sekda Medy Pebriansyah menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi perhatian utama kepala daerah dan bukan hanya tanggung jawab DLH semata. Ia menyebut, seluruh OPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan harus terlibat aktif.
“Penanganan sampah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan bekerja secara terpadu agar hasilnya maksimal,” ujar Medy.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari penertiban tempat pembuangan sampah ilegal hingga pengembangan bank sampah di masyarakat. Namun, ia mengakui masih ada tantangan dalam hal pencatatan dan pelaporan data yang belum optimal.
“Upaya di lapangan sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum semuanya terdokumentasi dengan baik. Ini yang harus kita benahi agar capaian kita bisa terlihat dan dinilai secara objektif,” tambahnya.
Sementara itu, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda KLHK, Veronica, menyoroti pentingnya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi. Ia mencontohkan beberapa daerah yang berhasil meningkatkan nilai Adipura karena konsisten dalam pencatatan serta pelaporan kegiatan pengelolaan sampah.
Menurutnya, salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah memperluas kerja sama dengan sekolah melalui pembentukan bank sampah berbasis pendidikan. Langkah ini dinilai efektif dalam menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.
“Sering kali fasilitas sudah tersedia, tetapi tidak didukung data yang baik. Akibatnya, capaian tidak tercermin dalam penilaian. Padahal, verifikasi Adipura akan dimulai pada Juni, sehingga waktu yang tersedia tinggal dua bulan untuk berbenah,” jelas Veronica.
Ia juga mendorong Pemkot Bengkulu untuk segera menyusun rencana aksi konkret yang terukur dan berkelanjutan, termasuk target jangka panjang menuju konsep zero waste pada 2029.
Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh OPD untuk melakukan inventarisasi program dan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Seluruh data dan rencana aksi akan dihimpun oleh DLH sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis periode 2025–2028.
Dengan langkah ini, Pemkot Bengkulu optimistis mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sampah sekaligus memperbaiki peringkat dalam penilaian Adipura di masa mendatang.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
