TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Samsul Bahri Burlian, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Besemah Tige, Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pagar Alam, Senin (6/5/2025).
Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Acara ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagar Alam.
Turut hadir mendampingi dalam rakor tersebut antara lain Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, perwakilan dari Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), serta Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdako Pagar Alam.
Dalam rapat yang digelar melalui video conference tersebut, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat, memaparkan perkembangan inflasi nasional serta indeks harga konsumen (IHK) pada minggu pertama bulan Mei 2025.
Pudji menjelaskan bahwa secara tahunan (year-on-year), inflasi masih menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Faktor utama yang mendorong inflasi tersebut berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kondisi ini mencerminkan tekanan harga yang cukup kuat di sektor kebutuhan pokok dan layanan dasar.
Namun demikian, ada pula kelompok yang mengalami deflasi, yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok ini mencatat penurunan harga sebesar 0,64% dengan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0,04%, sehingga sedikit membantu meredam laju inflasi secara umum.
Plt. Asisten II Samsul Bahri menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mengantisipasi dampak inflasi terhadap perekonomian daerah. Ia juga mengingatkan agar OPD terkait segera merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momen penting seperti hari besar keagamaan dan pergantian musim.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga tanggung jawab kita di daerah. Perlu sinergi dan langkah cepat untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujar Samsul.
Rakor ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi pengendalian inflasi yang efektif dan berkelanjutan, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
