TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu menggelar Sarasehan Perekonomian dengan tema “Diseminasi Moneter dan Fiskal: Optimalisasi Potensi Daerah dalam Upaya Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen”, Senin (23/9). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Wahyu, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi Bengkulu adalah bagaimana mendorong investasi, meningkatkan ekspor-impor, serta memperkuat konsumsi rumah tangga. Menurutnya, sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter yang dijalankan BI menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau kita bicara pendapatan per kapita masyarakat Bengkulu tahun 2023, tercatat sekitar Rp43 juta per orang per tahun, atau rata-rata Rp4 juta per bulan. Untuk naik kelas menjadi daerah berpendapatan tinggi, angka itu harus meningkat hampir sepuluh kali lipat, minimal Rp430 juta per orang per tahun. Ini perjalanan panjang yang membutuhkan kerja bersama semua pihak,” ujar Wahyu.
Wahyu menyoroti kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian akibat kebijakan tarif perdagangan dari Amerika Serikat dan melemahnya ekspor sejumlah negara besar. Hal ini berimbas pada perlambatan ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang.
“Amerika kini sudah tidak membedakan lagi siapa mitra dagang lama maupun baru. Semua terkena kebijakan tarif. Dampaknya, daya beli masyarakat melemah, pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dunia ikut melambat. Kondisi ini tentu berimbas ke Indonesia, termasuk Bengkulu, karena ekspor menjadi salah satu motor penggerak ekonomi,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyu menyebut India masih menjadi contoh positif dengan pertumbuhan yang relatif kuat, didukung konsumsi domestik yang besar. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi Bengkulu untuk memperkuat pasar lokal sambil tetap mendorong ekspor.
Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksikan tetap positif di kisaran 4–6 persen. Sementara inflasi masih relatif terkendali, meski kelompok bahan makanan menjadi penyumbang utama kenaikan harga.
“Inflasi bahan pangan tercatat mencapai 4,7 persen. Ini yang perlu diwaspadai, karena daya beli masyarakat kita sangat sensitif terhadap harga kebutuhan pokok. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas ini,” tegas Wahyu.
Dari sisi kebijakan moneter, BI telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen guna mendukung pertumbuhan. Selain itu, BI juga melonggarkan aturan rasio giro wajib minimum perbankan, sehingga ada tambahan likuiditas di pasar.
Ia menegaskan bahwa langkah BI selalu sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah. “Kita sekarang satu arah. Kalau pemerintah pusat menggelontorkan belanja Rp200 triliun untuk mendukung perekonomian, BI juga ikut mendorong melalui instrumen moneter. Sinergi inilah yang menjadi kekuatan,” katanya.
Lebih jauh, Wahyu menekankan bahwa Bengkulu harus segera menyiapkan strategi agar tidak terjebak dalam middle income trap. Salah satu jalannya adalah dengan mengoptimalkan potensi daerah, baik di sektor pertanian, kelautan, pariwisata, maupun energi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Harus ada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk lokal. Jika semua sektor bergerak bersama, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Sarasehan ini ditutup dengan ajakan Wahyu agar seluruh elemen daerah menjadikan forum tersebut sebagai ruang diskusi konstruktif. Menurutnya, ekonomi Bengkulu hanya bisa tumbuh pesat apabila ada kerja kolektif antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat.
Ini saatnya kita bersama-sama mencari solusi, bagaimana Bengkulu bisa maju, masyarakat sejahtera, dan pendapatan per kapita meningkat signifikan,” pungkasnya.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
