TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sambiring, melaksanakan agenda reses masa sidang tahun 2025 pada Rabu (3/12/2025) di Kantor Hanura Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Usin menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah provinsi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial.
Dalam dialog bersama warga, Usin menjelaskan kondisi keuangan daerah, baik Provinsi Bengkulu maupun Kota Bengkulu, yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, APBD Provinsi Bengkulu yang baru disahkan tetap memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan melalui penambahan anggaran BPJS.
“Untuk tahun 2026, kita sudah menganggarkan Rp44 miliar. Anggaran ini dialokasikan sebagian untuk Jamkesprov dan sebagian lagi untuk pembayaran iuran PBJIK, karena pemerintah daerah berkewajiban menanggung iuran BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Usin.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut diharapkan mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan skema pembiayaan yang telah disiapkan, masyarakat cukup membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS.
“Sekarang, penduduk Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu, cukup membawa KTP. BPJS-nya dapat dipastikan tetap dilayani. Jika ada kondisi BPJS tidak aktif, masih ada masa tenggang tiga hari agar pelayanan tidak tertunda,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa rumah sakit yang bermitra dengan BPJS wajib memberikan layanan terlebih dahulu, tanpa harus menunggu aktivasi ulang BPJS pasien.
Selain kesehatan, Usin juga menyoroti sektor pendidikan. Menurutnya, pemerintah provinsi memastikan tidak ada lagi persoalan serius dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA/SMK negeri. Ia menyebutkan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD dari Dapil Kota Bengkulu akan terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi kembali kasus-kasus kelebihan kuota ataupun persoalan zonasi.
“Kami terus memantau sekolah-sekolah, termasuk SMA 5 dan sekolah lain di Kota Bengkulu. Diharapkan tidak ada lagi masalah PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Usin.
Bidang pelayanan sosial dan penyandang disabilitas juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Usin meminta masyarakat untuk aktif mendata warga disabilitas yang belum terdaftar di Dinas Sosial, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun pemerintah kota dan provinsi.
Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini memiliki banyak program bantuan untuk penyandang disabilitas, mulai dari alat bantu dengar, kursi roda, hingga permintaan khusus seperti kaki palsu. Semua program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas yang telah disahkan.
“Kami bersama tim juga akan turun untuk menyisir data disabilitas agar bantuan tepat sasaran. Termasuk usulan-usulan seperti kaki palsu, kursi roda, dan alat bantu lainnya,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Usin menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses akan dibawa ke tingkat pembahasan di DPRD dan pemerintah provinsi.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
