TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan keseriusannya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa, buruh tani, serta masyarakat pada aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat khusus untuk membahas hal tersebut di ruang kerjanya pada Kamis (25/9).
Dalam rapat tersebut, Herwan menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu berkomitmen merespons cepat aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu agraria yang selama ini menjadi persoalan utama di daerah. “Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pembentukan tim reformasi agraria berbasis agenda. Intinya, mereka menginginkan tim khusus yang melibatkan perwakilan petani, mahasiswa, hingga unsur lain yang relevan,” ujarnya.
Herwan menambahkan, keberadaan tim ini penting agar seluruh persoalan terkait agraria dapat dikaji secara komprehensif dan dicarikan solusi yang tepat. Ia menegaskan, Pemprov tidak ingin berlama-lama dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Tim akan segera kita bentuk. Tugasnya mengumpulkan dan membedah persoalan agraria secara detail. Hasil perencanaan tim ini akan kita paparkan pada pertemuan selanjutnya,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Puji, menekankan bahwa yang mereka harapkan bukan sekadar penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang sudah ada, melainkan pembentukan tim baru dengan konsep yang berbeda. “Kami ingin ada tim yang memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri, tidak sama dengan GTRA. Tujuannya agar bisa fokus pada isu-isu yang selama ini kurang mendapat perhatian,” jelas Puji.
Menanggapi hal tersebut, Analis Hukum Pemprov Bengkulu, Adews, menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah tetap harus berpijak pada regulasi yang berlaku. Ia menilai pembentukan tim memang dimungkinkan, namun tetap ada prosedur yang harus diikuti. “Jika pola pembentukan sesuai regulasi, maka akan kita jalankan. Tetapi apabila tim tersebut secara aturan tidak memungkinkan, pemerintah akan mencari solusi lain agar aspirasi mahasiswa dan masyarakat tetap terakomodasi,” ungkapnya.
Rapat ini menjadi tindak lanjut konkret atas aksi damai yang berlangsung sehari sebelumnya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa bersama elemen masyarakat menyuarakan beragam persoalan agraria, termasuk tuntutan redistribusi lahan untuk petani kecil, penguatan hak atas tanah, serta penolakan terhadap praktik monopoli lahan yang dinilai merugikan masyarakat.
Herwan menilai, pembentukan tim khusus ini akan menjadi jembatan dialog yang efektif antara pemerintah, mahasiswa, dan petani. Dengan begitu, penyelesaian persoalan agraria di Bengkulu diharapkan bisa lebih cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang masuk benar-benar mendapat perhatian, tidak hanya berhenti di meja rapat. Kita ingin langkah nyata,” tegasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Bengkulu berharap ke depan tidak ada lagi aksi demonstrasi yang berulang tanpa solusi. Sebaliknya, proses dialog yang konstruktif dapat menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan agraria yang lebih baik di daerah ini.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
