TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wakil Walikota Bengkulu, Ronny PL Tobbing, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Tony Elfian serta sejumlah kepala dinas terkait, membuka kegiatan Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (25/09/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Hidayah 2 Kantor Walikota ini membahas hasil sementara pemeriksaan pendahuluan terkait kepatuhan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sambutannya, Wawako Ronny menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu menyambut baik langkah BPK yang secara rutin melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, proses pemeriksaan ini merupakan sarana penting untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, khususnya yang bersumber dari PAD.
“Pemeriksaan ini menjadi cermin untuk kita semua. Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh BPK agar tata kelola keuangan daerah semakin baik,” ujar Ronny.
Tim BPK dalam paparannya menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan menyoroti potret pengelolaan pemerintahan selama 25 hari ke depan. Hasil analisis sementara tersebut akan menjadi dasar penentuan materi yang lebih mendalam pada tahap pemeriksaan terinci. Fokus utama pemeriksaan adalah sistem pengendalian internal (SPI) dalam pengelolaan PAD.
Dari evaluasi awal, BPK menilai masih terdapat sejumlah kelemahan pada penerapan SPI, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi kebocoran PAD yang harus segera dibenahi.
“Kami melihat bahwa aspek pengendalian internal di beberapa titik masih lemah. Hal ini berisiko menimbulkan kebocoran dan mengurangi optimalisasi penerimaan daerah,” ungkap perwakilan tim BPK.
Menanggapi hal tersebut, PJ Sekda Tony Elfian menegaskan bahwa pemerintah kota akan segera menyiapkan langkah konkret untuk memperbaiki catatan yang diberikan. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melakukan pembenahan sistem administrasi dan pelaporan.
“Kami tidak ingin catatan ini berlarut-larut. Perbaikan harus segera dilakukan, terutama yang menyangkut pengelolaan PAD. Semua OPD diminta untuk lebih disiplin dalam pelaporan dan pemungutan agar potensi kebocoran bisa ditekan,” tegas Tony.
Selain itu, Kepala Dinas terkait juga diminta lebih proaktif dalam melakukan pembaruan data dan memperbaiki sistem pelayanan, sehingga proses pemungutan PAD dapat berjalan transparan serta akuntabel.
Exit Meeting ini sekaligus menjadi penutup rangkaian pemeriksaan awal sebelum tim BPK melanjutkan pada tahap pemeriksaan terinci. Diharapkan, melalui tindak lanjut yang serius dari pemerintah kota, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
